Oleh : Jeannie Latumahina
Dalam sejarah, ungkapan ini muncul pada awal berkembangnya demokrasi modern, sejak revolusi Prancis.
Semboyan ini sebetulnya hendak melawan semboyan klasik yi: Vox Rei, Vox Dei (Suara Raja adalah Suara Tuhan). Semboyan ini merupakan prinsip dasar teokrasi dari bentuk pemerintahan monarki dimana Raja mendapatkan legitimasi dari klaimnya bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi. Dia tidak dipilih rakyat, tetapi diurapi Tuhan, dan kekuasaannya diwariskan secara turun temurun kepada keturunannya berdasarkan klaim itu. Karena itu, raja tidak pernah bertanggungjawab terhadap rakyat, tetapi terhadap Tuhan.
Pada prakteknya, kekuasaan Raja itu absolut dan sewenang-wenang sehingga memunculkan protes dan revolusi dari rakyat. Raja beserta keluarganya dibunuh. Pada titik ini, kedaulatan rakyat betul-betul terwujud.
Bagaimana dengan praktek demokrasi kita? Sungguhkah kedaulatan rakyat betul-betul terjadi?
Maraknya money politics dalam pemilu tampaknya untuk sebagian menegaskan kedaulatan rakyat itu. Ternyata, tidak gampang mendapatkan dukungan rakyat. Uang dipakai sebagai cara ampuh untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Selain itu, rakyat bisa juga tidak memilih kembali wakil rakyat yang mengabaikan mereka selama 5 tahun yang sudah berlalu.
Sampai pada derajat tertentu, kedaulatan rakyat itu tampak memiliki batasnya. Karena suaranya sudah dibeli dengan uang saat pemilu, maka biaya politik menjadi sangat tinggi. Secara logis, sang politisi terpilih akan mengembalikan biaya politiknya sambil mencari untung sebanyak mungkin selagi menjabat. Di sini, rakyat tidak lagi diperhatikan: kedaulatan rakyat kalah di hadapan kedaulatan para wakilnya.
Jadi, demokrasi yang penuh dengan politik uang menerangkan dengan sangat jelas bahwa prinsip kedaulatan rakyat tidak betul-betul beroperasi. Kedaulatan rakyat beroperasi hanya pada saat pemilu, dan tidak pada saat selesai pemilu; fase dimana kerja politik-pembangunan mulai dilakukan.
Mengapa politik uang masih marak terjadi? Tidak ada faktor tunggal tentang hal ini.
Setidaknya ada beberapa alasan.
Pertama, secara ekonomi, masyarakat kita hidup secara pas-pasan. Ada kesenjangan sosial ekonomi yang cukup besar antara yang kaya (1%) dengan kelas menengah+ kelas miskin (99%). Pemberian uang dalam jumlah yang cukup besar dari banyak kontestan pemilu sangat menolong mereka.
Kedua, Dunia politik kita dipenuhi broker/mafia politik dari kelas teri hingga kakap. Mereka inilah yang sering mengklaim dirinya punya massa, mengkondisikan massa itu dengan menjualnya dengan besaran harga tertentu kepada para kontestan yang notabene tidak punya massa yang cukup untuk memenangkan pertarungan.
Ketiga, praktik broker politik yang sudah dimulai sejak reformasi bertahan terus sampai sekarang, sehingga seolah-olah itu menjadi kebiasaan dan terwariskan.
Keempat, masyarakat kita tidak cukup peduli dengan pentingnya memilih para wakil rakyat yang betul-betul mau berjuang untuk kepentingan mereka. Ini sedikit banyak terjadi karena masyarakat dijadikan sebagai massa mengambang selama orde baru; tidak ikut aktif berpartisipasi dalam pelbagai kebijakan publik, dan lebih berperan sebagai penerima pasif keputusan politik yg dibuat penguasa. Jadi, kesadaran politiknya tidak benar-benar mendalam. Kesadaran berpolitik hanya tampak kuat ketika memilih para wakil dan pemimpin di bilik suara. Itupun setelah disuap dengan uang.
Demokrasi hanya akan berjalan dengan benar bila masyarakat sungguh terlibat dalam pengambilan setiap kebijakan publik. Itu bisa dilakukan melalui para wakilnya. Namun, hal itu tetap hanya menjadi impian jika para wakil terpaksa harus menempuh jalur politik berbiaya tinggi seperti sekarang.
Bagaimana Politik uang bisa dihapuskan? Revolusi mental mungkin bisa memberi jawaban, sambil tetap sistem demokrasi termasuk pengawasan pemilu terus dibenahi agar semakin transparan, jujur, bebas, adil dan menyejahterakan rakyat banyak.
Jakarta 14 Mei 2019
Jeannie Latumahina
