2019: JUGA PERTARUNGAN IDEOLOGI, YANG LEBIH BESAR DIBANDINGKAN PERTARUNGAN PERTARUNGAN CALON PRESIDEN

0
37

Oleh: Denny JA

Dua tokoh nasional yang kawakan sudah angkat bicara. Luhut Panjaitan, tokoh yang bukan saja punya pengalaman panjang dalam dinas militer, tapi juga jejak dalam pengelolaan negara modern sudah berucap. Ada gerakan yang ingin menggantikan Pancasila. Ujar Luhut, saya bicara karena punya data.

Tak lama kemudian menyusul A.M Hendropriyono. Ia punya latar yang sama dengan Luhut, dan juga ia guru besar dan bapak dunia intelijen. Menurut Hendropriyono, dalam pemilu kali ini bertarung pula ideologi Pancasila versus Khilafah.

Akankah Indonesia menguras terlalu banyak enerji, kekisruhan politik, akibat kembali bertarungnya paham kenegaraan yang emosional dan membelah? Akankah jalannya Indonesia menjadi negara sejahtera menuju revolusi industri keempat terseok-seok, karena kakinya terikat pada beban sangat berat pertarungan ideologi?

Tiga hal yang akan saya lakukan untuk menjawab pertanyaan itu. Juga sekaligus saya mereview pernyataan dua tokoh senior di atas: Luhut Panjaitan dan Hendropriyono.

Pertama, saya akan menyajikan dulu data survei 13 tahun terakhir. Data itu menunjukkan menurunnya dukungan publik pada Pancasila, dan menaiknya dukungan kepada paham lain.

Kedua, saya ringkaskan perdebatan akademik menjelaskan soal Islam dan demokrasi. Data yang ada tak satupun negara yang mayoritas penduduknya Muslim berhasil tumbuh menjadi negara demokrasi yang terkonsolidasi (Free, tak hanya Partly Free, atau Not Free, berdasarkan Index Freedom House).

Ketiga, melampaui pesimisme umumnya akademisi dunia, dengan data yang sama, saya justru berpikir out of the box. Saya meyakini, tepatnya saya bermimpi, Pancasila akan membawa Indonesia pada akhirnya menjadi negara dengan mayoritas Muslim pertama yang dikategorikan sebagai Demokrasi Terkonsolidasi (juga Free Country).

-000-

Data hasil survei LSI Denny JA sepanjang 13 tahun sudah menyebar. Ia sudah pernah menjadi bahan konferensi pers dan diberitakan luas. Ia juga menjadi bagian fondasi pelatihan juru bicara Pancasila dari Aceh hingga Papua, yang kini masih berlangsung.

Sejak 2005 hingga 2018, setidaknya hampir tiga sampai lima tahun sekali, LSI Denny JA menyelipkan pertanyaan yang sama. Dalam survei nasional yang sedang dikerjakan, pertanyaan itu disertakan. Ibu dan bapak sekalian. Yang manakah dari sistem politik (bentuk negara, paham politik) di bawah ini yang diidealkan.

Empat pilihannya: Pancasila seperti sekarang, atau Negara Demokrasi Liberal seperti di barat, atau Paham politik Islam seperti Negara Islam di Timur Tengah (termasuk NKRI Bersyariah, Khilafah, dan sebagainya). Pilihan keempat diberikan ruang bagi responden yang tak mau atau tak nyaman menjawab atau tak tahu.

Dalam 13 tahun, dengan pertanyaan yang sama, dengan metodelogi yang sama, Insha Allah dengan akurasi yang sama, menghasilkan dinamika dukungan. Kesimpulan singkatnya: yang mendukung demokrasi liberal seperti dunia barat tak kunjung tumbuh selama 13 tahun terakhir. Pendukungnya hanya segelintir elit di angka 2-5 persen saja.

Namun dalam 13 tahun terakhir, pendukung Pancasila turun hingga sekitar 10 persen (dengan margin of error 2.8 persen). Dari 85-90 persen di tahun 2005 menjadi 75-80 persen di tahun 2013. Sengaja saya gunakan rentang prosentase karena dalam satu tahun kadang LSI Denny JA melakukan beberapa survei nasional dan mendapatkan variasi angka.

Sebaliknya dalam 13 tahun terakhir, paham politik Islam seperti negara Islam di Timur Tengah, NKRI Bersyariah apapun konsep kongkretnya, dan khilafah, menaik dari 4 persen menuju 13 persen. Di bawah permukaan, terjadi dinamisasi dan pertumbuhan paham yang pastilah yang berbeda, minimal tak ekuivalen dengan Pancasila.

Pernyataan Luhut Panjaitan dan Hendropriyono mendapatkan dukungan data. Karena luasnya jaringan dua tokoh itu, tentu mereka tak pernah hanya bersandar pada hanya satu sumber informasi saja. Pasti banyak pula observasi lain yang mendukung pernyataan publik mereka.

Baca juga  Sekjen Dewan Gereja-Gereja se-Dunia Mengecam Rencana Israel Menghancurkan Pekampungan Palestina yang Dihuni Masyarakat Bedouin

-000-

Membaca pernyataan Luhut dan Hendopriyono, saya teringat satu studio kecil di Jones Tower di Ohio, Amerika Serikat. Di situlah saya menghabiskan waktu, dua tahun pertama, tahun 90an. Saat itu saya sekolah, mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan Ph.D bidang comparative politics.

Ruang itu penuh dengan buku perpustakaan. Dua tahun pertama saya di sana, agak kesepian, bujangan, seorangan wae. Habis waktu saya membaca buku, terutama untuk dua tema: Transisi Demokrasi dan Demokrasi Yang Terkonsolidasi.

Satu pernyataan akademik yang saya ingat saya baca di ruangan itu dari Juan Linz dan Alfred Stephan. Diperkuat pula oleh pendukungya. Sebuah negara baru bisa dinyatakan berhasil melewati tahap transisi demokrasi jika prinsip aturan main demokrasi menjadi “the only game in town!”

Prinsip demokrasi itu tak lagi digugat oleh elit politik yang berpengaruh. Mereka tetap berkompetisi namun sepaham mekanismenya adalah prinsip demokrasi. Lebih jauh lagi, prinsip demokrasi menjadi kultur dan gaya hidup individu warga negara dalam meraih sukses. Pada titik itu, negara tersebut selesai melewati tahap transisi demokrasi menuju demokrasi yang terkonsolidasi.

Di studio kecil itu, saya pun intens dengan aneka buku Samuel Huntington dan pendukungnya. Ujar Huntington, kultur politik menjadi sentral. Itu yang menyebabkan mengapa tak ada satupun negara yang mayoritasnya Muslim, yang berhasil masuk dalam kategori demokrasi yang terkonsolidasi.

Samuel Huntington menunjukkan data. Negara lain, tak hanya dunia barat, yang mayoritasnya bukan Muslim, seperti yang mayoritas penduduknya beragama Protestan, Khatolik, Yahudi, Hindu punya contoh berhasil tumbuh menjadi negara demokrasi.

Mengapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim tak satu pun berhasil menjelma menjadi negara demokrasi?

Satu penyebabnya, ujar Huntington; hadirnya doktrin dalam Islam. Doktrin itu membuat pemeluknya sulit memisahkan otoritas negara yang seharusnya sekuler, dengan otoritas keagamaan. Pemisahan wilayah negara dan agama sulit terjadi dalam negara yang mayoritasnya Muslim karena doktrin dalam Islam soal ini lebih tegas dan lebih detail dibandingkan agama lain.

Upaya demokratisasi di negara Muslim akan selalu terhalang. Prinsip demokrasi sebagai “the only game in town” tak pernah mudah. Akademisi yang pesimis bahkan menyatakan itu mustahil. Akan selalu muncul paham alternatif melawan sistem demokrasi dengan menggunakan emosi dan doktrin keislaman.

Lama saya terdiam merenungkan perdebatan akademik itu. Ruangan di studio kecil di Jones Tower itu tak mungkin saya lupakan. Itu seperti “Gua Hira” bagi saya tempat menyelami gagasan besar peradaban melalui buku.

-000-

Pandangan yang pesimis tentang kemungkinan negara berpenduduk mayoritas Muslim berhasil menjadi negara demokrasi cukup dominan dan meyakinkan. Tapi saya secara sadar memilih sikap akademik yang berbeda. Mungkin pula in karena saya juga seorang aktivis, yang juga mengembangkan cita cita sosial.

Dengan memiliki data yang sama, dan membaca aneka teori yang sama, saya justru ingin melampaui para akademisi dunia itu. Tepatnya mungkin, saya bermimpi. Tapi mimpi yang memiliki jejak untuk berhasil.

Mimpi saya: Indonesia bisa menjadi negara mayoritas Muslim pertama dalam sejarah yang akhirnya masuk kategori demokrasi yang terkonsolidasi. Pancasila adalah mediumnya, roadmapnya.

Tiga alasan saya. Pertama, justru berangkat dari data. Survei opini publik tingkat dunia atas 50 negara yang mayoritasnya Muslim, yang dilakukan aneka lembaga kredibel (Pew Research, Gallup Poll, World Values Surveys) menunjukkan indikasi yang positif. Mayoritas penduduk setempat tetap memilih demokrasi yang diidealkan. Halangan menerapkan demokrasi lebih pada kepentingan elit dan ulama ortodoks.

Baca juga  Ranjau Paku di Jalan Yos Sudarso

Memang ada beberapa persoalan saja yang masih mengganjal. Tapi itu bukan pada sistem politik demokrasi (demos), namun lebih pada kultur jenis kelamin (eros). Negara mayoritas Muslim masih sulit menerima kesetaran gender, apalagi LGBT.

Tapi Demokrasi tetap bisa tumbuh kembang walau masalah kesetaraan gender dan LGBT masih terhalang sebagian.

Kedua, justru berangkat dari sejarah. Agama pada dasarnya adalah pertarungan interpretasi. Peradaban melewati empat jenis revolusi teknologi, mulai dari revolusi pertanian, industri, informasi hingga kini artificial inteligence.

Dalam empat revolusi itu, agama sama yang hadir. Namun sejarah menunjukkan pula betapa interpretasi bisa berbeda atas agama dan kitab suci yang sama.

Di era perbudakan, sebelum abad ke 19, semua tafsir agama yang dominan menerima dan hidup nyaman dengan kultur perbudakan. Namun ketika datang perubahan zaman, perbudakan tak lagi bisa diterima, yang dominan kemudian adalah tafsir agama yang melawan perbudakan.

Tafsir terhadap Islampun sama fleksibelnya. Kecuali yang menyangkut akidah seperti tauhid, urusan duniawi sangat terbuka. Itu sebabnya Islam dan juga agama besar lain terus survive melewati perubahan besar aneka zaman.

Di Amerika Serikat sendiri sebagai misal, berkembang yang disebut Progresive Muslim. Mereka hidup dalam ajaran Islam yang sangat sejalan dalam kultur liberal dunia barat.

Sikap dan keyakinan saya sangatlah kokoh bahwa tafsir agama tak pernah menghalangi. Sejauh bukan masalah akidah, sisanya hanya masalah kreativitas dan kemampuan marketing politik.

-000-

Pancasila itu anugrah Tuhan untuk Indonesia. Melalui Pancasila, ditemukan common ground, kesepakatan untuk ruang publik. Soal akidah, tak perlu dan tak usah diganggu. Tapi dalam ruang publik bersama, yang semata urusan duniawi, transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi dapat terjadi di Indonesia melalui Pancasila.

Mayoritas Muslim menerima Pancasila. Mayoritas kaum minoritas, apalagi, menerima Pancasila. Tantangan berikutnya bagaimana menjadikan Pancasila sebagai road map mengantar Indonesia menjadi negara mayoritas Muslim pertama yang masuk dalam kategori demokrasi.

Saya dan teman teman melakukan eksperimen menggaungkan kembali Pancasila dalam lima prinsip.

Pertama, menjadikan Pancasila sebagai gerakan masyarakat. Pancasila perlu “dimarketingkan” kembali. Tapi penggerakknya bukan pemerintah seperti zaman Orde Baru. Penggeraknya adalah civil society. Pemerintah dapat lmemback-up dibelakang saja.

Kedua, Pancasila perlu ditafsir ulang sesuai zaman baru. Ini era tak bisa tidak jika ingin tumbuh, prinsip dasar demokrasi dan hak asasi harus diakomodasi.

Tapi indonesia tak harus menjadi seperti negara barat. Kita punya departemen agama yang mengakomodasi kehidupan agama yang menggores sangat dalam pada batin manusia Indonesia.

Kementerian agama itu saja yang perlu disegarkan. Jangan biarkan departemen agama menjadi sarang koruptor. Kembangkan departemen agama menjadi sarang bagi prinsip agama yang maju dan modern.

Ketiga, lakukan marketing Pancasila kepada pembuat opini publik. Mereka adalah ulama dan pendeta, guru dan dosen di sekolah, penulis, jurnalis, aktivis, dan pemain media sosial. Jika berhasil, mereka segera menjadi sel aktif yang ikut mengaungkan Pancasila.

Keempat, ciptakan sebanyak mungkin juru bicara Pancasila. Di samping mereka fasih dengan tafsir yang segar soal Pancasila, mereka dilatih juga soal menulis, berdebat dan menggunakan media sosial. Merekapun diberi semangat melakukan semacam “dakwah” Pancasila melalui media sosial.

Kelima, buat jaringan nasional para juru bicara Pancasila. Jaringan itu dapat menggunakan forum yang kini sangat praktis: Facebook dan WA grup. Di forum itu mereka dapat sharing informasi. Lalu seperti sistem sel, masing masing mereka menciptakan komunitasnya sendiri.

-000-

Lima prinsip ini yang saya lakukan bersama teman-teman. Saya perlu menyebut dua nama yang ikut berjasa membangun jaringan ini, yaitu Kapolri Tito Karnavian dan Kiai Nazaruddin Umar. Dua tokoh ini bersedia kita gunakan foto dan dirinya terutama ketika membahas soal terorisme dan agama.

Baca juga  USAI PERESMIAN MASJID AL-AMMAN, KELOMPOK CIPAYUNG BERDIALOG DENGAN KAPOLRI

Komunitas Bela Indonesia (KBI) pun berdiri. Tak nanggung-nanggung, saya buka kegiatan pelatihan 1000 juru bicara Pancasila dengan memecahkan rekor dunia. Tanggal 16 Agustus, sehari sebelum hari Proklamasi 2018, tim Guiness World Record dari Amerika Serikat datang ke Indonesia.

Representatif itu melalukan pengecekan. Dan akhirnya saya dan teman teman mendapatkan piagam. Kami disahkan memecahkan rekor pendidikan politik terbesar dunia, sebagaimana yang tercatat dalam Guiness World Record.

Gerakan ini saya mulai dengan menulis buku. Kepada teman teman saya katakan perjalanan mimpi kita sangat panjang. Mungkin perlu beberapa generasi untuk mencapainya. Namun semua mata akan melihat. Kita di sini dari Aceh hingga Papua, ikut meletakkan satu dan dua batu serta semen bagi fondasi itu.

Ini tak hanya gerakan politik. Ini juga gerakan intelektual. Kita justru harus memulai gerakan ini dengan menulis buku. Konsep dasar dari tafsir baru Pancasila, marketing Pancasila kita rumuskan dalam buku ini. Sayapun memimpin Tim mengarang dua buku yang menjadi panduan gerakan.

Buku pertama berjudul: Rumah Bersama Kita Bernama Indonesia (2018). Kedua, buku yang merupakan kumpulan Power Point berjudul: Pancasila di Era Google (2018). Dua buku ini pun dilengkapi lima video pelatihan. Semua buku dan dokumen gerakan dapat dilihat di facebook FanPage: Komunitas Bela Indoenesia

Sejak September 2018 hingga kini, pelatihan 1000 Juru Bicara Pancasila terus berlangsung. Yang dilatih sudah pula melakukan sosialisasi. Ketik saja di Google search KBI Pancasila atau Komunitas Bela Indonesia, jejak digitalnya sudah cukup banyak.

-000-

Kembali pada pernyataan yang kuat dan penting dari Luhut Panjaitan serta AM Hendropriyono. Dalam pemilu kali ini bertarung pula ideologi Pancasila versus Khilafah.

Saya sendiri termasuk yang percaya dengan komitmen Prabowo pada Pancasila. Jikapun ia terpilih, mustahil ia korbankan Pancasila. 100 persen saya meyakini itu.

Mungkin karena kebutuhan pemilu, tokoh seperti Said Aqil Siraj dan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil, menyatakan Prabowo seolah membiarkan dirinya ikut dikelilingi komunitas yang disebut “Islam radikal” itu.

Bagi saya, pernyatan Luhut dan AM Hendropriyono itu adalah Wake Up Call. Itu semacam alarm yang membangunkan kita. Ada yang lebih besar dari sekedar ritus lima tahunan memilih presiden. Ada yang lebih besar yang kini sedang dipertaruhkan: eksistensi negara.

Uni Sovyet saja bisa bubar! Jangan sampai Indonesia ikut bubar karena tidak merespon dengan benar. Jangan “too little too late’”

Bagi semua kita, yang ingin anak cucu kita hidup sejahtera dalam Indonesia yang modern, wake up call itu justru perlu diterjemahkan lebih strategis.

JIka Martin Luther King berucap di Amerika: “ I have a dream.” Suatu ketika kulit putih dan hitam berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Apa yang dimimpikan Martin Luther King saat itu bagi sebagian adalah kemustahilan.

Kini mimpi Martin Luther King terwujud. Bahkan moyang cucu budak kulit hitam bernama Obama menjadi Presiden Amerika Serikat.

Kitapun di sini, dan kini, mengucapkan hal yang sama: “I have a dream.” Indonesia akan menjadi negara pertama yang mayoritasnya Muslim masuk dalam kategori demokrasi modern.

Bagi sebagian, itu mustahil. Tapi bagi yang optimis, itu adalah perjuangan. Insha Allah ini juga akan berhasil. Ilmu politik dan marketing modern sudah begitu maju untuk membuatnya tercapai. Jika gagal, pastilah karena ada yang salah pada kita semua.***

Maret 2019

Link: https://www.facebook.com/322283467867809/posts/2076541452441993?sfns=mo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here