ILPOS (Institute for Indonesia Local Policy Studies) Menyatakan Sikap “Menjelang Debat Capres dan Cawapres”

0
48

Jakarta, Gramediapost.com

 

Menjelang pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada April mendatang, kancah perpolitikan Indonesia semakin memanas dan pelik, geliat para tim sukses serta para kandidat semakin santer mensosialisasikan dirinya dengan program politik dan visi-misi nya masing-masing. Terutama menjelang debat yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama pada tanggal 17 januari 2019.

Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden bukan kali pertama kita saksikan. Fenomena ini sudah mulai dilakukan semenjak tahun 2009, ketika SBY, Megawati dan Jusuf Kalla berhadap-hadapan dalam debat tersebut. Debat paslon itu sendiri bertujuan sebagai adu tanding program dan visi misi yang akan mereka jalankan sekiranya terpilih menjadi pemimpin pemerintahan.

Debat paslon capres dan wapres 17 Januari nanti diharapkan menampilkan pertarungan ide dan gagasan dengan solusi-solusi konkrit serta indikator terukur menyoal permasalahan bangsa yang masih kita rasakan hingga saat ini, berkaitan dengan permasalahan Hukum dan HAM, Korupsi dan Terorisme.

Hukum dan HAM
ILPOS menyoroti belum tuntasnya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu. Ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah kedepannya dimana pada pemerintahan yang tengah berjalan, ternyata belum mampu menemukan solusi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Orang-orang dalam lingkaran kedua calon presiden pun terdindikasi terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Seperti tragedi semanggi, trisakti, talangsari, kasus munir serta pelanggaran HAM berat di Papua. ILPOS menyoroti perlunya peradilan HAM di Indonesia untuk menyeret para pelaku untuk diadili.

Maraknya tindakan intoleransi dengan tendensi SARA melanda bangsa ini. Negara acapkali terlambat bahkan gagal dalam melindungi hak-hak minoritas. ILPOS menyoroti kebebasan baragama di Indonesia. Penutupan tempat ibadah, pelarangan beribadah bahkan persekusi pun terjadi antar umat beragama. Pada debat capres dan cawapres nanti kiranya dapat menawarkan gagasan serta solusi konkrit serta lngkah-langkah strategis dalam menyelesaikan problematika diatas. Banyaknya produk hukum seperti peraturan diskriminatif juga menjadi perhatian ILPOS. Hal tersebut seringkali menjadi alat terjadinya tindakan intoleran dan diskriminatif. Salah satu contohnya adalah SKB 2 Menteri terkait Pendirian Rumah Ibadah. ILPOS menilai peraturan tersebut adalah salah satu akar permasalahan tindakan persekusi dan intoleransi berbasis agama yang marak terjadi di bangsa yang plural ini. ILPOS juga ingin melihat bagaimana para kandidat menawarkan solusi alternatif para kandidat dalam menyikapi permasalahan peraturan-peraturan diskrimininatif.

Baca juga  Catatan Kritis Atas Buku "Yubileum 50 Tahun, 1964-2015 GKPI" (Bagian II)

Korupsi
ILPOS menyoroti persoalan korupsi yang tidak bisa kita sebut berkurang atau menurun dalam pemerintahan berjalan. Penguatan KPK sebagai unjung tombak pemberantasan korupsi di republik ini mutlak diperlukan. Penyelesaian kasus-kasus mega korupsi harus didorong dalam penyelesaiannya. Juga perlunya efek jera bagi para koruptor seperti pencabutan hak politik dan larangan pencalegan eks napi koruptor pun seharusnya diarustamakan. Para kandidat pun diharapkan dapat menawarkan gagasan pencegahan dan pendidikan anti korupsi dalam debat nanti. Tatakelola pemerintahan yang bersih serta sistem kerja yang transparan dan akuntabel beserta tawaran solusi inovatif perlu didengungkan oleh para kandidat, yang tentunnya disertai dengan langkah-langkah konkrit dan indikator terukur.

Terorisme
ILPOS melihat bahwa penanggulangan terosisme di Indonesia belum maksimal. Kinerja Aparata dan intelejen seringkali terlambat. Seperti teror surabaya yang terjadi secara beruntun tanpa bisa dicegah oleh aparat hukum. Sinergitas antar lembaga pemerintahan dan aparat diperlukan dalam menjamin rasa aman warga negara. Pertumbuhan jaringan terorisme di Indonesia harus dibasmi. Selain itu deradikalisasi bagi terpidana teror harus menyentuh ideologi subjek dengan pendekatan-pendekatan yang kontekstual.

Penutup
Debat kandidat nanti tersbut diharapkan bukan ajang retorika menjual mimpi semata. Ajang debat tersebut seharusnya menjadi gambaran utuh terkait apa yang akan para kandidat lakukan selama 5 tahun kedepan. Tawaran gagasan yang rasional disertai langkah strategis dan indikator terukur diharapkan mampu ditampilkan oleh para kandidat. Dengan kualitas debat yang ILPOS harapkan diatas kiranya dapat menjadi indikator penting dalam membangun rasionalitas para calon pemilih untuk menentukan kandidat mana yang dirasa paling tepat dalam untuk menahkodai negara ini hingga 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif ILPOS
Rafles Hasiholan Aritonang
081261274978

Baca juga  Berbisnis Itu Untuk Membangun Kerajaan Allah

Direktur Bidang Pengkajian dan Riset
Dodi Lapihu
081338564471

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here