Endless Indonesia Dorong Akses Teknologi Terjangkau untuk Kemajuan Pendidikan Indonesia

0
49

 

Jakarta, Gramediapost.com

 

Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional, Endless Indonesia, penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi, bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI), hari ini menggelar Diskusi Sesi BERBAGI (Bersama Bahas Pendidikan Bagi Negeri) dengan topik “Integrasi Teknologi untuk Kemajuan Pendidikan” di Hotel Harris, fX Sudirman. Diskusi santai dan interaktif ini menghadirkan tiga narasumber dari tiga komunitas pendidikan berbasis teknologi, yaitu Wilita Putrinda (Inibudi.org), Rizky Muhammad (Youth Manual), dan Sulasmo Sudharno, (Aksaramaya), serta dipandu oleh moderator Novita Angie.

Pesatnya perkembangan teknologi telah memberikan dampak positif bagi pendidikan Indonesia. Lewat kehadiran teknologi, proses belajar mengajar dapat berlangsung di manapun dan kapanpun melalui komputer, laptop atau gawai lain. Namun, ketersediaan, akses, dan penguasaan teknologi – bukan hanya yang sifatnya perangkat keras namun juga piranti lunak – masih menjadi pekerjaan rumah prioritas, utamanya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal Indonesia.

“Ada tiga tantangan terbesar bagi dunia pendidikan khususnya bagi guru Indonesia di era pendidikan 4.0 ini, yaitu inovasi, adaptasi, dan budaya. Pemanfaatan teknologi untuk kegiatan belajar mengajar yang terintegrasi dengan Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (STEAM) saat ini semakin dibutuhkan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Ikatan Guru Indonesia (IGI) telah memberikan pelatihan pembelajaran digital berbasis teknologi kepada lebih dari satu juta guru di Indonesia. Kendala yang dihadapi oleh para pelatih IGI antara lain koneksi internet yang belum optimal, khususnya di luar Pulau Jawa. Inilah tantangan besar yang harus disikapi,” jelas Danang Hidayatullah, Pengurus dan Direktur School To School Training (STST) Program Ikatan Guru Indonesia (IGI) DKI Jakarta.

Berkaca pada hal tersebut, Paul Soegianto, Country Manager Endless Indonesia, mengatakan bahwa teknologi sebagai sarana penunjang untuk pendidikan harus dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. “Teknologi edukasi tidak boleh eksklusif hanya untuk kalangan tertentu. Untuk itu, kita memerlukan perangkat teknologi edukasi yang efisien, efektif, terjangkau, serta dapat bekerja tanpa infrastruktur internet, terutama untuk wilayah-wilayah, di mana infrastruktur internet masih sangat terbatas,” katanya.

Baca juga  SIARAN PERS SETARA INSTITUTE PERIHAL KASUS PENOLAKAN PEMBAKARAN MAYAT (CREMATION) BAGI KOMUNITAS KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA PADANG – SUMATERA BARAT

Paul menambahkan, “Endless memberikan solusi yang tepat untuk tantangan tersebut. Sebagai komputer edukasi, Endless mempunyai all-in-one solution yang tidak hanya mempunyai operating system yang mudah digunakan, ringkas dan tidak memerlukan komputer mahal, tetapi juga mempunyai aplikasi untuk belajar dan bekerja, seperti aplikasi office, ensiklopedia offline, buku teks, video, hingga games edukasi untuk pembelajaran coding.”

Di luar kebutuhan bagi peningkatan infrastruktur, kolaborasi pemerintah dan swasta dengan para pegiat dan komunitas pendidikan untuk menyediakan konten yang bermanfaat melalui medium teknologi, menjadi kunci penting bagi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
Saat ini geliat komunitas dan model bisnis berbasis teknologi yang membangun platform bagi dunia pendidikan makin besar. Sulasmo Sudharno, CEO Aksaramaya dan pengembang iLibrary, aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial pertama di Indonesia, mengatakan, “Teknologi dapat membantu peserta didik dalam belajar berbagai hal secara luas, menjadikan kegiatan belajar menjadi lebih personal dan dilakukan secara mandiri, serta tidak terpaku pada medium-medium yang klasik seperti buku teks, alat peraga, dan sebagainya.

Alternatif buku dalam bentuk digital inilah yang kami tawarkan melalui Aksaramaya.”

Wilita Putrinda penggagas Inibudi.org, penyedia konten pendidikan dalam bentuk video pembelajaran, menjelaskan, “Salah satu masalah besar di dunia pendidikan di Indonesia adalah kurangnya fasilitas dan kesempatan untuk mengadaptasi serta mempraktikkan materi pelajaran atau bekal pendidikan dalam konteks nyata di lapangan. Peluang ini merupakan salah satu hal yang dapat diisi oleh para pegiat dan komunitas pendidikan dengan menciptakan inovasi pada berbagai macam platform, dengan memanfaatkan teknologi. Kami di Inibudi.org mencoba membuka wawasan pelajar dan pemuda melalui konten pembelajaran digital dan video-video tentang berbagai profesi di dunia kerja.”

Baca juga  Asosiasi Pengguna Rokok Elektrik Luncurkan Kampanye #VapersBeHeard

Senada dengan hal tersebut, Rizky Muhammad penggagas Youthmanual.com, platform persiapan kuliah dan karier online berbasis data, , mengungkapkan, “Terdapat kesempatan yang begitu besar bagi berbagai pihak di bidang pendidikan untuk bekerjasama dalam membuka peluang, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja dan memberikan layanan publik yang lebih efektif – dengan bantuan teknologi, seperti yang dilakukan oleh Youthmanual.com.”

Novita Angie menutup sesi dengan menegaskan, “Berbagai pihak dapat berbagi pengetahuan secara cepat dan tepat kepada mereka yang membutuhkan, mewujudkan kolaborasi antara komunitas, sektor swasta dan pemerintah, serta mengambil langkah-langkah inovatif lainnya demi pembelajaran yang lebih baik.”

Para narasumber sepakat bahwa pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan harus selaras dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Teknologi perlu digunakan secara piawai sebagai alat bantu, untuk mengelola berbagai informasi dan khazanah pengetahuan, serta untuk saling terkoneksi satu sama lain secara lebih erat.

Peran guru juga harus semakin kokoh, bukan sebagai figur yang tergantikan oleh teknologi, namun tetap sebagai pendidik sejati. Pemanfaatan teknologi akan menjadi sia-sia apabila peserta didik tidak dibekali dengan keterampilan kognisi dan berpikir tingkat tinggi, keterampilan interpersonal, kolaborasi dan sosioemosional yang baik, serta adaptasi yang positif.

***

Tentang Endless Indonesia

Endless Indonesia merupakan cabang perusahaan dari Endless Computers yang menciptakan sistem operasi Endless (Endless OS), sebuah sistem operasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pengguna di negara berkembang. Endless Indonesia mempunyai misi untuk mendorong perkembangan dunia pendidikan dengan membuka akses ke pengetahuan tanpa batas lewat teknologi dan konten pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, 80% penduduk Indonesia tidak memiliki kemampuan dalam membeli komputer. Untuk itu, Endless Indonesia fokus untuk membuka akses untuk memiliki komputer bagi 50% dari jumlah tersebut. Sistem operasi Endless dilengkapi aplikasi bawaan untuk browsing, mengakses media sosial, pekerjaan kantor, dan game. Ada pula kumpulan artikel dan literatur yang bisa diakses langsung tanpa dukungan koneksi internet sekalipun. Dengan demikian, konten dapat diakses, baik secara online dan offline. Dalam sistem operasinya, Endless menggabungkan banyak perangkat lunak dan telah menciptakan sejumlah proyek dan merilisnya di bawah lisensi bebas dan terbuka.

Baca juga  Sambutan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Saat Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) Jakarta, 15 Oktober 2018 Yang saya hormati -Bapak Tjahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI -Bapak Agus Widjojo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia -Ibu Yualita Widyadhari, Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia -Bapak Bagus Puruhita, Wakil Gubernur Lemhannas RI -Bapak Iriawan, Sestama Lemhannas RI -Bapak Karsiyanto, Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI -Bapak Djagal Wiseso Maseno, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas -Bapak Guntur Ciptolelono, Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan Lemhannas RI -Seluruh Pejabat Tinggi Lemhannas RI yang hadir, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu -Para Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan -Dan para undangan sekalian yang saya muliakan Selamat Pagi, Salam Sejahtera dan Salam Nusantara, Pertama-tama, perkenankan saya selaku Ketua Komnas Perempuan mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI, atas kesediaan untuk melanjutkan kerjasama dengan Komnas Perempuan, setelah berakhirnya periode kerjasama sebelumnya pada tahun 2017. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita bersama kedua lembaga dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang menjunjung tinggi pelaksanaan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga HAM Nasional yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Lembaga ini didirikan dengan tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan hak asasi manusia perempuan Indonesia, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Komnas Perempuan memandang penting melakukan kerjasama dengan Lemhannas RI sebagai salah satu lembaga negara strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta berperan menyiapkan kader-kader pemimpin nasional yang potensial, baik karena fungsi utama Lemhannas RI di bidang Pengkajian dan Pemantapan Nilai Kebangsaan, maupun pada konsep Geopolitik dan Geostrategi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Komnas Perempuan memandang peran penting yang dilakukan oleh Lemhannas RI dapat bersinergi dengan tujuan Komnas Perempuan. Untuk itu, melalui kerjasama pada periode sebelumnya Komnas Perempuan telah mengirimkan perwakilannya sebagai Peserta dalam Pendidikan di Lemhannas, dan berharap pada periode ini kerjasama tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut pada ruang-ruang sinergi untuk mewujudkan pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan merupakan salah satu lembaga yang menghasilkan pengetahuan tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, yang dalam kenyataannya memiliki keterkaitan dengan persoalan tata kelola kebangsaan dan ketahanan nasional. Melalui kerjasama ini Komnas Perempuan berharap pengetahuan tersebut menemukan ‘wadah’ untuk diramu menjadi pengetahuan baru yang akan berkontribusi pada perubahan perilaku dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, agar semangat dan cita-cita Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, dapat diwujudkan. Dalam rangka menjalankan tugas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Komnas Perempuan telah melakukan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dalam bentuk Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, dan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dalam bentuk Laporan Tahunan. Dari 20 tahun melakukan Pemantauan, Komnas Perempuan memandang persoalan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, tidak dapat lagi dilihat sebagai persoalan perempuan semata. Dari data yang dihimpun selama 20 tahun ini, terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan telah memberikan dampak yang sistemik dan berkelanjutan. Jika negara atau pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah abai dalam membaca situasi ini, maka bukan hanya perempuan yang akan mengalami dampak secara sistemik, tetapi negara juga akan menghadapi krisis-krisis yang disebabkan masalah akut yang tidak ditangani dengan baik. Komnas Perempuan mencatat, pasca reformasi upaya demokratisasi guna mendekatkan pada tujuan dan cita-cita kebangsaan, juga mengalami hambatan dan kendala yang sangat serius, akibat pelembagaan diskriminasi. Hambatan tersebut berpotensi menghantarkan bangsa Indonesia pada disintegrasi bahkan keruntuhan, melalui pengikisan kewibawaan hukum dan pengikisan ideologi serta kebhinekaan bangsa. Salah satu hambatan tersebut berupa hadirnya kebijakan diskriminatif, yang telah didokumentasikan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2009-2016. Kebijakan diskriminatif ini muncul karena beberapa persoalan antara lain, defisit kualitas demokrasi, pengikisan kewibawaan dan kepastian hukum, serta kepemimpinan dan mekanisme nasional.[ Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara – Bangsa Indonesia; Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan – Komnas Perempuan] Kebijakan diskriminatif merupakan buah dari persoalan-persoalan tata kelola berbangsa dan bernegara yang selalu disembunyikan untuk didialogkan. NKRI menjadi pudar warnanya ketika dari barat ke timur aparatur negara tidak kokoh dalam menyuarakan konstitusi sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi temuan Komnas Perempuan ketika menghimpun kebijakan diskriminatif. Dampak dari kebijakan diskriminatif tentu sangat berpengaruh pada indikator ketahanan nasional yang telah dibangun Pemerintah melalui Lemhannas RI. Oleh karena itulah Komnas Perempuan merasa penting untuk mendialogkan persoalan yang telah dipaparkan di atas menjadi langkah strategis yang dilakukan melalui kerjasama Lemhannas RI dan Komnas Perempuan. Dengan kerjasama ini Komnas Perempuan mengharapkan dapat mewujudkan mimpi bersama membangun Ketahanan Nasional bersama Lemhannas melalui upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk mengurangi hadirnya kebijakan diskriminatif, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Demikian sambutan dari saya, semoga dalam waktu dekat Lemhannas dan Komnas Perempuan dapat bertemu, guna membicarakan strategi pelaksanaan MoU ini dalam kegiatan-kegiatan yang terintegrasi pada setiap deputi. Terimakasih atas perhatian ibu bapak sekalian, selamat siang. Azriana Ketua Komnas Perempuan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here