Jokowi-Kyai Ma’ruf Amin, Capres-Cawapres Nasionalis-Religius Terbaik untuk Memimpin NKRI 2019-2024.

0
41

Oleh: Jeannie Latumahina

Indonesia butuh pemimpin yang berkualitas, cerdas, dengan integritasnya bagus, dan siap kerja, mampu mengakomodir semua kalangan untuk bekerja sama.

Pemikiran dan tindakan Negarawan dengan semangat nasionalisme dibarengi kecerdasan dalam koridor berbangsa serta bernegara perlu dibangun. Politik bernegara yang santun dan menjunjung tinggi nilai Pancasila serta UUD NRI 1945, serta Bhinneka Tunggal ika!

Apalagi dalam kerangka Indonesia yang plural, eksklusifisme beragama tidak bisa dipertahankan. Setiap agama merupakan doktrin komprehensif yang lengkap hanya untuk penganutnya sendiri, tapi tidak untuk penganut agama lain. Makanya, agama sebagai sistem doktrin komprehensif mesti berdialog untuk mengetahui dimana titik temunya sekaligus titik putusnya dengan agama lain. Titik-titik temu itulah yang menjadi pedoman moral bagi terbentuknya dasar negara yang sekuler, tanpa mengabaikan perbedaan (titik-titik putus) mereka.

Disinilah dibutuhkan peran pemimpin Nasionalis-Religius, Jokowi- Kyai Ma’ruf Amin dalam memimpin Indonesia.

Sebab seorang pemimpin untuk Indonesia, mestilah menjadi seorang figur yang hegemonik. Maksudnya, dia menjadi figur yang bisa mempertahankan serta menyatukan seluruh rakyat yang terpecah-pecah dalam berbagai kelompok yang bertarung demi kekuasaan untuk mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan kesejahteraan rakyat.

Presiden adalah figur yang menjadi titik simpul dari pelbagai gerakan masyarakat untuk hidup mereka yang lebih baik. Maka, melalui kekuasaan yang diembannya, dia mesti mengambil dan mengeksekusi kebijakan strategis untuk memperbaiki nasib rakyat. Dan dia sendiri menjadi contoh terbaik dan keteladanan mengenai bagaimana menjalani hidup yang siap berjalan menuju kesejahteraan. Antara visi dan tindakan harus sejalan. Dan Jokowi sudah dan telah menunjukkan dirinya sebagai contoh.

Memilih Jokowi – Ma’ruf Amin, akan lebih baik ditengah derasnya arus politik populis menghendaki adanya pemimpin yang dipilih oleh rakyat berdasarkan kerja nyata.

Jokowi, seorang praktisi yang visioner, pekerja keras, dan cerdas. Ditengah kondisi negara yang rentan pecah, kita butuh para pemikir kebangsaan yang cerdas untuk menenun konsep keindonesiaan yang kuat. Pro kepada multikultural, bersemangatkan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Baca juga  Kodam Jaya dan Lions Club Monas Entrepreneur Selenggarakan Komsos Kreatif Lomba Melukis diatas Media Kipas, Pecahkan Rekor MURI.

Banyak hal positip sekaligus kekuatan Jokowi yang penulis cermati adalah:
1. Mengalirnya dukungan politik dari partai sangat kuat terhadap Jokowi-MA.
2. Track record Jokowi yang bersih, jujur, sederhana, merakyat dan kredibel.
3. Nyata selama kepemimpinan Jokowi, Upaya pembangunan infrastruktur yang cukup masif diperlihatkan dan dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat Indonesia.
4. Sangat berhati-hati dan teguh terhadap penegakan hukum.
5. Mulai mendapatkan simpati dari kaum ulama NU/Muhammadiyah selaku ormas Islam terbesar.
6. Jokowi sangat pandai memantaskan diri menjadi sosok milenial dan mendapat simpati dari kelompok milenial.
7. Perlahan-lahan kepemimpinan Jokowi berhasil menarik simpati asing untuk berinvestasi ke Indonesia.
8. Pemerintahan Jokowi berhasil mengendalikan inflasi ditengah kemelut ekonomi global.
9. Selama kepemimpinannya Jokowi berhasil mengambil alih perjanjian saham mayoritas di beberapa pertambangan besar yang dikuasai asing.
10. Menebarkan keteladanan seorang negarawan, serta optimisme yang luar biasa tentang kejayaan bangsa.
11. Dukungan yang masif dari masyarakat terhadap semua kebijakan Jokowi.
12. Jokowi mendapatkan pujian dari banyak lembaga dan negara internasional atas kinerjanya selama memimpin Indonesia maupun membawa Indonesia dalam persahabatan dengan bangsa- bangsa di dunia.

Walaupun begitu, ada beberapa hal yang perlu mendapat koreksi seperti;

Belum bisa memperbaiki kinerja aparat penegak hukum, membersihkan oknum aparat penegak hukum yang jelas-jelas menyimpang dalam melakukan tanggung jawab terbadap NKRI.

Terlalu menekankan aspek teknis dan teknologi dalam ilmu pengetahuan ketimbang kemampuan berpikir kritis, substansi dalam kehidupan bernegara.

Ada kecondongan kepada anti intelektualisme, menghindari perdebatan penting tentang bagaimana kehidupan bernegara yang bisa menjadi sumber konflik.

Negara Indonesia membutuhkan tempat untuk para intelektual. Mereka bisa menjadi pemimpin orkestrasi dan koordinasi untuk blok intelektual dalam politik.

Seperti yang terjadi di AS, Prof. Michael Sandel, berhasil menjadikan tema-tema filsafat politik dan moral diminati oleh masyarakat luas. Pertentangan antara kubu libertarian vs utilitarian, liberal vs republikan dihidupkan kembali dengan mengangkat problem” aktual seperti asuransi kesehatan, perkawinan sesama jenis, kesenjangan sosial ekonomi, dll.

Baca juga  Himbauan PGI dan Lembaga-lembaga Pelayanan Anak Menyambut Hari Anak Nasional 23 Juli 2018: Bersama Tegakkan Perlindungan Anak

Dengan memakai metode berdebat ala Socrates, Prof. Sandel mendorong mahasiswa dan masyarakat umum untuk mengemukakan argumentasi secara lugas, berisi berbeda bahkan bertentangan secara ekstrim.

“Perdebatan” itu ditonton oleh banyak orang dari seluruh dunia (hampir 33 juta orang) karena sudah ada secara online di YouTube.

Apa yang menarik bagi saya adalah cara Prof. Sandel mendidik masyarakat untuk menggunakan akal sehatnya dalam berargumentasi dan mengecek kembali prinsip-prinsip dasar hidup bersama, baik sebagai individu dari komunitas tertentu maupun sebagai warga negara, dan seberapa jauh prinsip” dasar yang kita pegang memungkinkan kita untuk bertahan sebagai mahkluk yang berkomunitas, bermoral, bernegara dan warga global.

Kita rindu hal” seperti yang dilakukan Prof. Sandel” dapat dibuat juga di Indonesia. Karena memang para Intelektual disana mendapatkan imbalan dari negara, khususnya para peneliti yang mendapat perhatian dalam kebijakan publik dan penyusunan anggaran negara.

Hal seperti ini, tidak terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu tidak dapat disalahkan bila para intelektual kita lebih senang mencari aman di kampus universitas, menjadi konsultan riset atau berbagai proyek, sebab peran mereka sejauh ini tidak mendapat tempat dalam berbagai kebijakan bernegara.

Akibatnya, perdebatan tentang tema-tema penting bagaimana kita hidup bersama baik sebagai individu maupun komunitas dan negara serta warga global tidak pernah ada.

Maka yang kita saksikan sehari-hari hanya sekedar wacana-wacana serta perdebatan tentang tema-tema picisan nan penuh sensasi yang dikendalikan oleh para awak media dan politisi yang lebih mengedepankan kebencian, amarah, hujatan, saling sanjung yang sunguh sangat tidak bermutu.

Di sisi lain, rezim-rezim yang sudah memerintah, sangat menekankan dominasi teknik administrasi dengan ideologi pragmatis.

Baca juga  Transmart Carefour Cempaka-Putih Kini Lebih Sempurna Dengan Konsep 4 in 1 Kategori 

Kebijakan” yang diambil lebih banyak karena pertimbangan pragmatisnya. Di satu sisi, itu memang baik dan urgen.

Tapi sebenarnya menghindari serta melupakan perdebatan filosofis sebagai titik tolak untuk pemetaan kebijakan sama bahayanya, karena kita tidak pernah mengetahui apa yang menjadi dasar filosofis kebijakan itu diberlakukan.

Diharapkan melalui kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin, masyarakat yang sudah kehilangan kultur intelektual dapat didorong kepada argumen yang lebih baik, disaat sebagian orang anti pada kritik. Padahal demokrasi hidup dalam kultur diskusi, perdebatan, dan kritik yang seharusnya berdasarkan argumentasi dan bukan semata rasa sentimen. Sehingga dibangun serta mendapatkan tempat bagi kedewasaan demokrasi di NKRI.

Jangan sampai selalu cenderung menjadi manajer yang mengutamakan fungsi-fungsi teknis manajerial yang merupakan keahlian para teknokrat. Tapi, perdebatan-perdebatan substansial seperti mengatasi masalah krisis energi, tingginya tarif dasar listrik, HAM, ketidakadilan, lingkungan hidup, yang dominan para pemikir/intelektual sangat tidak mendapatkan tempat.

Akibatnya, “kebijakan” yang dibuat tidak mempunyai landasan pemikiran yang kokoh, tidak punya arah yang tepat, karena tidak punya pemetaan, serta sangat mungkin menjadi tidak berlanjut setelah masa jabatan Presiden selesai dalam tugasnya, sebab para penerusnya tidak paham dan para birokrat/teknokrat tidak tahu petanya.

Setiap kebijakan mesti mem punyai pemetaan yang jelas, mengetahui dasar pemikirannya dan bisa dilanjutkan pada kemudian hari.

Disisi lain kita juga harus jujur bahwa cawapres Maruf Amin adalah tokoh yang dapat diterima oleh semua kalangan Islam baik yang moderat maupun garis keras.

Untuk saat ini, tidak ada kandidat yang lebih baik dari mereka. Menurut saya mereka adalah pemimpin yang tepat untuk memimpin Indonesia.

Karena Indonesia membutuhkan figur capres- cawapres Jokowi-Maruf Amin. Nasionalis-Religius.

Saya berharap masyarakat Indonesia cerdas dan memilih Jokowi- Maruf Amin pemimpin yang dapat membawa perubahan- perubahan spektakuler bagi NKRI.

Kediri 31 Oktober 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here