NTB, Gramediapost.com
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Heru Winarko, sambangi Kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (4/8). Kehadiran kepala BNN disambut oleh jajaran staf dan pejabat struktural BNN Provinsi NTB.
Kepala BNNP NTB, Imam Margono, memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkan berbagai kendala yang dihadapi selama menjalankan program P4GN di NTB. Salah satunya adalah banyaknya pelabuhan tidak resmi bermunculan dipesisir pantai Lombok menyebabkan pihaknya sulit untuk mengkontrol transaksi yang terjadi dipintu-pintu masuk tersebut.
Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya destinasi baru wisata pantai di wilayah ini. Tak hanya di Lombok, pelabuhan tidak resmi juga banyak bermunculan di pulau Sumbawa dan sekitarnya.
“Munculnya pelabuhan-pelabuhan tidak resmi tersebut, menyulitkan kami untuk melakukan pemantauan. Selain itu, minimnya jumlah SDM di lapangan menyulitkan kami untuk melakukan investigasi kasus secara maksimal” papar Imam.
Hal lain yang dilaporkankan Imam adalah upaya pendekatan secara persuasive yang telah dilakukan. Di NTB terdapat beberapa wilayah yang masyarakatnya menganggap peredaran gelap Narkoba sekan-akan lumrah adanya. “Di beberapa tempat, khususnya kawasan wisata, banyak dijumpai adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba . Kami telah melakukan tindakan persuasive dengan melakukan pendekatan terhadap pelaku, bahkan juga kepada kepala daerah, namun hasilnya belum maksimal” pungkas Imam.
Permasalahan lain yang disampaikan adalah trend penyalahgunaan tramadol di wilayah Dompu dan Bima, NTB. Kedua kota tersebut merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan konflik antar kampung yang sangat tinggi. Di wilayah tersebut kerap terjadi penyalahgunaan tramadol. “Sebelum berperang, mereka menggunakan tramadol agar lebih berani dan percaya diri”, kata Imam.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNN memberikan arahan agar BNNP melakukan sosialisasi secara tepat sasaran. “Jika angka penyalahgunaan tramadol tinggi, lakukan penyuluhan bahaya penyalahgunaan tramadol. Jika wilayah lainnya banyak penyalahgunaan shabu atau narkoba jenis lainnya, agar disesuaikan, sehingga efektif dan tepat sasaran”.
Heru juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan sosialisasi keluar, secara internal seluruh personil BNNP harus terlebih dahulu mampu berlaku sebagai penggiat anti narkoba. “Seluruh staf BNNP harus memiliki pengetahuan dasar dan kemampuan dasar sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dan hal tersebut harus tersertifikasi” Ujar Heru. Tujuannya agar pelaksanaan sosialisasi tidak bergantung hanya kepada Petugas Penyuluh tetapi setiap pegawai mampu bertindak sebagai penyuluh.
Heru juga mengarahkan agar semua pihak bekerja secara efektif, dan tidak sekedar menjalankan rutinitas. Setiap satuan kerja hendaknya membuat sistem kerja, tidak perlu lagi kita mendatangi lokasi atau sasaran sosialisasi secara satu persatu. Bangun kerjasama dengan berbagai pihak agar bisa saling menguatkan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas kita. “Jika sistem tersebut telah berjalan, BNN hanya tinggal memonitoring”, ujar Heru.
Humas BNN
