SORONG – Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sahat Martin Philip Sinurat, mengapresiasi pemerintah pusat yang selama beberapa tahun terakhir ini meningkatkan pembangunan infrastruktur di luar Jawa, termasuk di provinsi Papua dan Papua Barat.
Pernyataan ini disampaikan Sahat seusai melantik Badan Pengurus GMKI Cabang Sorong, Manokwari, dan Fakfak, serta membuka kegiatan Pengkaderan GMKI, di Gereja GKI Maranatha, Kota Sorong, Maranatha, pada hari Senin, 18 Desember 2017.
Namun Sahat mengingatkan, pembangunan infrastruktur harus juga diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Selama puluhan tahun, pada beberapa rezim pemerintahan sebelumnya, tanah dan masyarakat Papua telah merasakan ketidakadilan. Tindakan represif dan pendekatan kekerasan yang dilakukan bahkan hingga saat ini juga semakin menambah tugas rumah pemerintah,” ujar Sahat.
Menurut dia, sekarang adalah momen krusial bagi Presiden Jokowi untuk membangun lagi kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah.
“Jokowi sudah berkali-kali, bahkan dalam waktu dekat akan datang lagi ke Tanah Papua. Ini menunjukkan Presiden memperhatikan masyarakat Papua. Namun Presiden harus juga memastikan semua bawahannya, termasuk pemerintah daerah, memiliki perhatian yang sama dan siap mengikuti irama yang sudah dibangun oleh Presiden,” tegas Sahat.
Sahat mencontohkan tentang penyelesaian persoalan HAM di Papua. Penyelesaian persoalan HAM merupakan agenda pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu agenda Nawacita adalah pentingnya menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
“Pemerintah berkomitmen melindungi setiap rakyat Indonesia. Pemerintah juga menunjukkan diplomasi politik luar negeri bebas aktif, salah satunya mendukung rakyat Palestina. Sikap ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban baik di Palestina, Papua, juga di belahan dunia lainnya. Kami rasa Jokowi sangat ingin menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Pertanyaannya, apakah keinginan ini dijalankan sepenuhnya oleh semua bawahannya?” ungkap dia.
Sahat juga mempertanyakan tentang keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan efektifitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.
“Tahun 2016 lalu Jokowi menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat masih tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai. Presiden saat itu mengatakan bahwa hampir 50% program kementerian maupun daerah cenderung memilih daerah yang sudah mapan dan mudah diakses. Akibatnya Indeks Pembangunan Manusia di Papua masih jauh dari harapan,” lanjut Sahat.
Presiden, lanjut Sahat, harus kembali mengingatkan semua bawahannya untuk fokus pada pembangunan SDM. Pembangunan Papua harus dilakukan secara terpadu, lintas bidang, dan melibatkan peran pro aktif dari masyarakat.
“Kita semua harus bergerak. Selama tiga hari ini, dengan segala keterbatasan, GMKI melakukan latihan kepemimpinan untuk para mahasiswa. Saya yakin pemerintah dengan semua sumber dayanya dapat melakukan jauh lebih besar dari ini,” sambung dia.
Menurut Sahat, lapangan pekerjaan juga menjadi isu yang tidak bisa diremehkan.
“Setiap tahun di tanah Papua ada ribuan lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Pemerintah melalui bidang terkait harus memastikan apakah para pemuda telah siap bekerja dan memiliki daya saing. Selain itu, moratorium pegawai negeri selama beberapa tahun ini semakin membatasi peluang pemuda untuk bekerja. Berdasarkan info yang kami dapat, perusahaan swasta belum membuka ruang yang luas bagi penduduk asli Papua,” ujar dia.
Terakhir, Sahat mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan.
“Sebagai contoh pembangunan trans Papua yang terindikasi dikorupsi. Namun kita teralihkan oleh persoalan lain yang tidak penting.
Jangan sampai timbul dugaan, ada kelompok tertentu yang ingin membiarkan kondisi Papua stagnan seperti ini,” kata Sahat.
