Oleh: Lintong Manurung
Dinamika pemilihan gubernur DKI Jakarta yang baru lalu, yang sarat dengan isu agama dan etnis, akan menjadi model dan contoh yang efektif bagi para politisi pragmatis dan para pendukungnya untuk digunakan dalam hajatan politik pada Pilkada tahun 2018 yang akan datang.
Kepuasan,Popularitas dan elektabilitas yang tinggi tidak menjamin Calon Pemimpin menang dalam Pilgub.
Berikut 17 daerah yang mengikuti Pilkada tahun 2018 di Jawa Barat yang terdiri dari:
1) Provinsi Jawa Barat sendiri.
2) 6 Kota masing-masing: Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Banjar dan Kota Bogor.
3) 10 Kabupaten masing-masing: Kab Purwakarta, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kab Subang, Kab Bogor,Kab Garut, Kab Cirebon dan Kab Ciamis.
Politik identitas dan isu-isu agama serta etnis dalam Pilkada Jawa Barat ini diperkirakan akan dipergunakan oleh berbagai calon pimpinan daerah dan partai politik pendukungnya sebagai alat politik dalam kampanye untuk memperoleh dukungan suara.
Penggunaan isu agama dan etnis ini seharusnya dihindari oleh partai-partai politik dan seluruh pihak pendukung calon pimpinan daerah, dan harus diantisipasi dan diawasi dengan baik oleh pemerintah. Karena apabila tidak dihindari dan diantisipasi dengan baik, resistensi intoleransi masyarat akan semakin menguat dan dapat mengakibatkan konflik, yang bisa menurunkan solidaritas dan rasa kebangsaan ditengah masyarakat.
Menurunnya peranan partai politik dalam pendidikan politik saat ini, harus diimbangi dengan meningkatkan peranan media masa, organisasi kemasyarakatan dan seluruh pihak yang terpanggil untuk memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat.
Oleh : Lintong Manurung, Ketua Umum Komunitas Jabar Sejati
