Pengurus Pusat GMKI Audiensi dengan Presiden Joko Widodo

0
116

 

 

Jakarta, Suarakristen.com

 

 

Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia memberikan dukungan terkait sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tegas dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

 

“Kami memberikan apresiasi atas langkah dari Pak Presiden yang tegas dalam mengantisipasi gerakan radikalisme dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” kata Ketua Umum Sahat MP Sinurat pada saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari Senin (31/7/2017).

 

Menurut Sahat, pemerintah harus mengambil langkah strategis dalam menangkal paham radikal di Perguruan Tinggi dengan memberikan nilai-nilai spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan mahasiswa dan masyarakat. Organisasi kemahasiswaan dapat menjadi mitra pemerintah dan perguruan tinggi, sebagai contoh GMKI yang sejak awal berdirinya fokus membina mahasiswa untuk memahami nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan yang dimiliki Indonesia.

 

“Kita harus memberikan perhatian terhadap pendidikan di Indonesia karena sekolah dan kampus merupakan tempat pertarungan terbesar dalam hal menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata dia.

 

Saat ini, kelompok-kelompok radikal telah memasuki ruang-ruang strategis dalam pendidikan baik dalam pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Pola ini menjadi massif karena kelompok radikal mampu masuk melalui program studi keguruan di perguruan tinggi, sehingga menghasilkan pendidik yang menyelipkan paham-paham radikal bagi peserta didik.

 

“Untuk menyikapi hal tersebut, perguruan tinggi harus mulai membuka ruang bagi organisasi-organisasi yang selama ini konsisten Pancasila untuk mendapatkan ruang dalam menanamkan Pancasila, nasionalisme dan semangat berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi perlu mendapat perhatian dalam hal beasiswa untuk dapat meningkatkan pengetahuan berbasis keilmuan serta pengembangan ekonomi kreatif sehingga para mahasiswa ini memiliki daya saing yang unggul,” kata Sahat.

Baca juga  Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Gelar Seminar Nasional " Pilkada 2018 dan Pemilu 2019"

 

*GMKI Ingatkan Jokowi Evaluasi Perpres No 51 tahun 2014 tentang Reklamasi Teluk Benoa*

 

Ketua Umum PP GMKI, Sahat MP Sinurat mengingatkan agar Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi Perpres No 51 tahun 2014 tentang Reklamasi Teluk Benoa.

 

“Reklamasi Teluk Benoa merupakan produk pemerintahan sebelumnya yang kemudian dilimpahkan kepada pemerintahan saat ini,” kata dia.

 

Dia mengatakan proses penetapan reklamasi teluk Benoa yang terjadi tidak transparan dan tidak partisipatif.

 

“Ada beberapa yang perlu evaluasi terhadap penetapan reklamasi Teluk Benoa seperti kerusakan lingkungan, terumbu karang dan ekosistem mangrove menjadi terganggu sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah saat ini. Dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ini untuk kemudian dapat diambil kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif Reklamasi Teluk Benoa,” kata dia.

 

*Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan dan Petani*

 

GMKI dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.

 

“Pemerintahan saat ini tidak melakukan pembangunan yang Jawa Sentris, namun memprioritaskan pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan berbagai infrastruktur lainnya di luar Pulau Jawa. Pembangunan ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” ujar Sahat.

 

Namun menurut Sahat, ekonomi masyarakat, terkhusus nelayan dan petani masih belum meningkat pesat. Beberapa kebijakan seperti pelarangan cantrang, moratorium kapal, impor garam, dan beberapa kebijakan di sektor pertanian mengakibatkan menurunnya produksi para nelayan dan petani.

 

“Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan dan memberikan kebijakan dan solusi yang tepat bagi masyarakat. Nelayan dan petani adalah kelompok masyarakat yang sering kali hanya bisa pasrah menerima setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan mereka,” pungkas Sahat.

Baca juga  Woow ! Bisnis Gorengan Raja Molen Menghasilkan Keuntungan Puluhan Juta Rupiah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here