GEREJA DAN POLITIK: BAGAIMANA SEHARUSNYA PERAN PIMPINAN GEREJA DALAM POLITIK?

0
38

Oleh: Yerry Tawalujan

 

 

Keterlibatan gereja, khususnya pimpinan gereja dalam politik telah menjadi topik yang “seksi” dan tak habis-habisnya dibahas.

 

Bolehkah pimpinan gereja terjun dalam dunia politik? Sejauh mana pimpinan gereja bisa terlibat dalam politik? Tentu jawabannya beragam. Tidak ada satu jawaban yang sama untuk pertanyaan ini.

 

*APA ITU POLITIK?*

 

Menarik untuk diketahui bahwa sebenarnya teori klasik tentang politik memiliki kesamaan dengan perintah Alkitab. Tujuannya sama, untuk membangun bangsa supaya sejahtera.

 

Filsuf Yunani kuno Plato dan Aristoteles pada abad ke 5 sebelum Masehi mengatakan *”politik itu adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat (polis, kota) yang terbaik”.*

 

Jadi Plato dan Aristoteles menyadari bahwa politik adalah alat atau cara yang dipakai untuk menciptakan kondisi masyarakat yang terbaik. Kondisi terbaik dimana tercapai kesejahteraan yang maksimal, kebebasan mengekspresikan hak-hak individu dalam tatanan moral masyarakat yang tertib dan beradab.

 

Dalam Alkitab, Tuhan memberi perintah kepada umat Israel yang saat itu dibuang ke Babel untuk mengusahakan kesejahteraan kota dimana mereka berada.

 

*Yeremia 29: 11* “Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Aku buang,  dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”.

 

Perintah Tuhan jelas, usahakanlah kesejahteraan kota, _polis_. Kota tempat orang Israel dibuang pun harus diusahakan kesejahteraannya. Padahal mereka tidak akan tinggal selamanya di kota itu. Apalagi kota sendiri. Tentu upaya ekstra harus dilakukan untuk membuat kota, _polis_ , tempat kita tinggal sejahtera.

 

Peter Merkl, ahli ilmu politik Jerman, memberikan teorinya tentang politik. _”Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice”_. Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mulia untuk mencapai tatanan yang baik dan berkeadilan.

 

Jadi baik Plato dan Aristoteles, nabi Yeremia dan Peter Merkl berbicara tentang politik untuk mengusahakan kesejahteraan. _Noble politics,_ politik mulia. *Politik luhur* untuk tujuan kesejahteraan rakyat.

Baca juga  KEBEBASAN PERS DI ERA MEDIA SOSIAL: SOAL PUBLIKASI 212

 

*POLITIK LUHUR VS POLITIK KEKUASAAN*

 

Dipihak lain, Peter Merkl mengingatkan tentang sisi terburuk politik. _Politics as its worst is a selfish grab for power, glory and riches._Politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan/ketenaran dan kekayaan untuk kepentingan pribadi. Politik dipakai sebagai alat pencapaian ambisi pribadi untuk mendapatkan kuasa, tahta dan harta.

 

Inilah politik kekuasaan. Di tataran ini kepentingan pribadi dan golongan yang diutamakan. Politik dijadikan alat untuk mencapai kepentingan. Siapa mendapatkan apa dan berapa. Politik kepentingan yang transaksional.

 

Ketika politik luhur untuk kesejahteraan rakyat terdegradasi menjadi politik kekuasaan yang transaksional, wejangan  Lord Acton menjadi relevan. _”Power tends to Corupt. Absolute power corrupts absolutely”_. Kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan mutlak menghasilkan korup yang mutlak.

 

Pemimpin gereja perlu membentengi dirinya dan warga gereja agar tidak terkontaminasi dengan politik kekuasaan yang korup dan merusak itu. Politik kekuasaan yang korup akan melahirkan politisi-politisi yang berorientasi kepentingan. Politisi yang hanya fokus pada mengejar kekuasaan. Siapa yang akan berkuasa dan memenangi pemilihan umum berikutnya.

 

*PEMIMPIN GEREJA BERGERAK DALAM LEVEL POLITIK LUHUR*

 

Politik luhur dengan tujuan pembangunan kesejahteraan bangsa akan melahirkan negarawan. Fokus utama negarawan adalah bagaimana memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak. Kepentingan Rakyat yang diutamakan. Bukan kepentingan pribadi atau golongan. Bagi negarawan, urusan dan kepentingan pribadi sering tak terpikirkan bahkan terabaikan. Kepentingan negara menjadi prioritas utama.

 

Pemimpin gereja seharusnya berada dalam tataran politik luhur. Menjadi pengayom, pembina sekaligus penggerak yang memobilisasi warga gereja agar terlibat dalam berbagai upaya untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Sarana yang dipakai sebagai alat perjuangan untuk kesejahteraan bangsa salah satunya lewat politik.

 

Pemimpin gereja tidak cukup hanya bergelut dengan masalah-masalah teologis pembinaan umat untuk urusan surgawi. Kesadaran dan pengetahuan politik perlu dimiliki sebagaimana memiliki pengetahuan rohani. Warga gereja dilengkapi dan diberdayakan oleh pemimpin gereja agar terampil ketika berkiprah di ranah politik.

Baca juga  Menimbang Sosialisasi Revisi UU KPK

 

*MENJADI TERANG DAN GARAM DI BIDANG POLITIK*

 

Menjadi tugas pemimpin gereja untuk membibing warga gereja yang terpanggil di dunia politik agar menjalankan politik luhur dan tidak terjebak pada politik kekuasaan yang transaksional.

 

Pemimpin gereja menyiapkan umat untuk menjadi terang dan garam di dunia politik. Terang menerangi kegelapan. Garam mengawetkan agar terhindar dari pembusukan.

 

Keterlibatan warga gereja dalam ranah politik hendaklah dilihat sebagai bagian dari pelayanan rohani. Fungsi terang dan garam harus menjadi landasan iman dan moral. Sehingga jika ada warga gereja yang berkiprah di dunia politik, itu dilakukan untuk menerangi dan menggarami balantika politik.

 

Peran terang dan garam di dunia politik dalam konteks Indonesia terkini telah ditunjukkan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Ahok bukan hanya bertindak sebagai negarawan, tapi juga telah menerangi dan menggarami dunia politik.

 

Kiprah Ahok membuktikan politik bisa terang benderang. Transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak terjadi proses pembusukan di politik. Apalagi tercium bau busuk dengan aroma tidak sedap yang menyengat. Karena didalamnya ada Ahok yang telah menjadi cahaya yang menerangi dan garam yang menggarami dunia politik itu.

 

*LALU, DAPATKAH PEMIMPIN GEREJA TERJUN DALAM DUNIA POLITIK?*

 

Semakin banyak “garam dan terang” di dunia politik tentunya semakin bagus. Gereja perlu menyiapkan kader-kader “Ahok” baru yang bisa menjadi “Tjahaja” di dunia politik.

 

Gereja perlu makin terlibat di dunia politik sebagai pembawa terang dan garam. Karena logikanya adalah, jika gereja sebagai terang dan garam itu menarik diri dari dunia politik, bukankah arena politik akan semakin gelap dan berbau busuk?

 

Pertanyaannya sekarang, dapatkah pemimpin gereja terlibat langsung di dunia politik?

Baca juga  BERGURU KEPADA TUHAN YANG MENDIDIK DAN MEMBENTUK KARAKTER MANUSIA MELALUI PERTARUNGAN DAN PENGORBANAN

 

Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Kalaupun dijawab, pasti beragam jawabannya tergantung sinode gereja. Di Indonesia yang memiliki 132 Sinode yang memayungi kurang lebih lima puluh ribu gereja lokal, menghasilkan pandangan beragam soal politik. Khususnya keterlibatan pendeta sebagai pemimpin gereja dalam politik. Ada yang melarang. Ada yang membolehkan dengan persyaratan tertentu. Tapi ada juga sinode yang mendorong agar pendetanya aktif di politik.

 

Tidak ada salahnya pendeta sebagai pemimpin gereja terlibat politik. Apalagi jika pendeta itu memiliki kapasitas dan integritas yang kuat. Sebab kadang dalam situasi tertentu dunia politik membutuhkan kehadiran pemimpin gereja.

 

Contoh klasik bagaimana pemimpin gereja terjun dalam politik adalah Dr. Martin Luther King Jr. Sebagai Pendeta gereja Baptis di Amerika, Dr. King terpanggil untuk menuntut dan menyuarakan persamaan hak kaum kulit hitam di Amerika. Pidatonya yang terkenal _”I have a dream”_menginspirasi jutaan orang dan membuat diskriminasi politik terhadap kaum kulit hitam berubah.

 

Jadi kalau pemimpin gereja bisa membuat perbedaan signifikan di dunia politik, mengapa harus dilarang?

 

Yang harus dihindari adalah penggunaan simbol-simbol agama untuk tujuan politik. Politisasi agama harusnya haram bagi pemimpin gereja. Jika pendeta terpanggil melayani di dunia politik, tanpa memakai simbol agama pun dia bisa berkiprah dan berpengaruh di gelanggang politik.

 

Batasannya jelas, jika pemimpin gereja terpanggil terjun langsung ke dunia politik, pendeta itu harus menjadi negarawan yang  menerangi dan menggarami politik. Mampu mengubah politik kekuasaan yang transaksional dan sarat kepentingan menjadi politik luhur untuk kesejahteraan rakyat semata.

 

Pertanyaannya adalah: apakah ada pendeta yang mau dan mampu terjun ke dunia politik dengan tuntutan mulia seperti itu?

 

29 Juni 2017

(Tulisan ini sebagai apresiasi untuk Ahok di hari ulang tahunnya. Ahok telah menjadi negarawan yang menerangi dan menggarami dunia politik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here