Oleh: HMT. Oppusunggu
a. Nasionalisme Tempe Kabinet-Raksasa Jokowi.
Freeport sudah hampir 50 tahun bercokol di Timika, Papua dan tak kunjung habis-habisnya meng-eksploitasi tambang tembaga dan tambang emas terbesar di dunia. Kontrak Karya (KK) Freeport dengan Pemerintah akan berakhir baru pada tahun 2021 dan perundingan tentang perpanjangan KK tersebut sedianya akan dimulai baru pada 2019 atau menjelang akhir periode sekarang dari kepresidenan Jokowi.Namun, sekalipun Presiden Jokowi baru bertugas selama 4 bulan lebih, Freeport merasa paling tepat sekali waktunya jika sekarang saja melakukan perundingan untuk memastikan perpanjangan dan pembaruan KK sesudah 2021.
Pada tanggal 12 Oktober 2015 AFP dari Washington DC memberitakan bahwa Presiden Jokowi akan berkunjung ke USA tanggal 26 Oktober 2015 ini dan bertemu dengan Presiden Obama. Dalam tayangan TV One dalam acara diskusi pada malam 12-10-2015, salah satu dari ketiga narasumber diskusi tadi menyatakan, bahwa dalam kunjungannya ke Washington DC, Jokowi akan membicarakan perpanjangan KK tersebut tadi dengan Obama… = Sebelumnya sudah berlangsung kasak kusuk Mafia-Freeport dalam usahanya untuk sesegera mungkin memperoleh persetujuan dari Pemerintahan Jokowi, yang jatidirinya tentunya memang sudah dikenal kental oleh Freeport sendiri = Kabinet-Raksasa Jokowi ala ‘Parkinson’s Law’= Kainet ‘Kerja Keras Blusukan-Pro-Rakyat-Tanpa-Kerja’; Sudah memperoleh persetujuan RRT dan Jepang untuk membangun Bullet-Train pertama Jakarta- Bandung yang disusul Jakarta Surabaya demi mempercepat mundar-madirnya para karyawan untuk mengatasi perlambatan-ekonomi dewasa ini ; timbulnya kabut asap terpekat di dunia yang menciptakan parahnya aneka ragam penderitaan rakyat sambil mengacaukan martabat Presiden Jokowi sendiri yang karena pusingnya merasa terpaksa rela menerima bantuan dari Singapore, Malaysia, Australia, RRT, Jepang dan Rusia … sedang dalam pada itu, Rakyat dipaksa Jenderal Ryacudu untuk dilatih -bukan sebagai ‘wajib-militer’ tapi sekadar untuk memperkenalkan rakyat dengan alutsista persenjataan paling mutakhir TNI, di mana –menurut Presiden Jokowi- ketangguhan-perang Indonesia sudah begitu tinggi dari yang dimiliki Australia, hingga sudah memampukan Indonesia dalam sekejap mata sanggup melumpuhkan serangan-militer dari negara-negara tetangga yang dianggap Ryacudu ingin mencaplok tanah air kita… sekalipun tentunya Ryacudu mengada-ada saja, karena dapat dipastikan bahwa Indonesia selama ini dan begitu seterusnya selalu aman-aman saja = Pemimpin TNI ingin memperagakan keahliannya yang aneh-aneh belaka … dll dll, termasuk ketololan peraturan-peraturan administratif Jilid I,II, III, IV, V dst demi mengentaskan kemiskinan rakyat… = Pada dasarnya terbukti bagi Mafia Freeport, bahwa Presiden Jokowi justru sangat menghargai prestasi penjajahan rakyat oleh Freeport selama hampir 50 tahun bekangan ini dan keadaan tersebut dengan gampang dapat diabadikan seterusnya. Bukankah berkat Freeport, mengapa hanya Papua saja di Indonesia yang tidak mengenal pengangguran yang sudah menyengat kebanyakan daerah Indonesia lainnya. ‘Kebudayaan Cawat’Papua juga sudah hilang total…à res. Jokowipun bisa disiasati Mafia Freeport untuk melakukan blusukan ke White House sambil menggunakan Pesawat-Nawacitanya untuk di luar dugaannya terbang pertama kalinya ke Washington DC.
Menteri ESDM Sudirman Said memberi catatan kronologis, a.l. sbb:
23 Januari 2015. Pemerintah dan PT Freeport Indonesia menyepakati perundingan MOU bagi amandemen Kontrak Karya yang sedang berlaku.
9 Juli 2015. Menerima surat permohonan PT Freeport Indonesia mengenai Perpanjangan Operasinya.
31 Agustus 2015. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengirimkan teguran keras kepada PT Freeport Indonesia atas ketidaktaatan PT Freeport Indonesia dalam menyelesaikan amandemen Kontrak Karya dan ketidakpatuhan Freeport dalam menjalankan amanat UU Minerba.
11 September 2015. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menanggapi surat PT Freeport Indonesia atas Permohonan Perpanjangan Operasi.
7 Oktober 2015. PT Freeport Indonesia mengirimkan surat ke Menteri ESDM terkait Permohonan Perpanjangan Operasi.
8 Oktober 2015. Menteri ESDM mengirimkan surat kepada PT Freeport Indonesia yang menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia dapat terus melakukan kegiatan operasinya hingga 30 Desember 2021 dan PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk melakukan investasi dan meneruskan renegosiasi untuk menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
12 Oktober 2015, Senin malam, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memaparkan cerita di balik proses negosiasi yang berujung dengan pengumuman pada tanggal 8 Oktober lalu, yang menyatakan bahwa pemerintah dan PT Freeport sepakat melanjutkan operasi dan menambah investasinya.
Bukan rahasia lagi jika politisi dan penguasa selama lima pemerintahan, mulai dari era Suharto sampai era Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kepentingan besar dengan kelanjutan operasional PT Freeport Indonesia. Mulai dari politisi yang mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden untuk minta jatah saham, sampai keinginan menguasai pasokan bisnis listrik ke raksasa tambang yang berlokasi di Timika,
Dalam seluruh proses ini, kata Sudirman Said, kami berpegang kepada perintah langsung dari Bapak Presiden, bahwa perlu dicari solusi terbaik, dan jangan melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Saya menegaskan, bahwa saya hanya tunduk kepada apa yang sudah digariskan oleh Presiden.
Namun, dengan mudah dapat ditengarai bahwa pernyataan Menterei ESDM tersebut mengenai kepatuhannya pada Presiden Jokowi melulu normatif belaka. Tidak dapat disangkal bahwa Menteri ESDM dengan mudah terperangkap dalam jaringan Mafia Freeport. Dan Presiden Jokowi pun dengan mudah diimingi untuk melakukan blusukannya ke White House.
b. Nasionalisme Tulen Dari Menko Rizal Ramli.
Rizal harus diberi acungan jempol karena seusai menyoroti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa program Pemerintah, dengan pedas meng-kritik Freeport, yang dinilainya sudah seenaknya sendiri membuang limbah tambang ke sungai di sekitar area penambangan.
Berkata Rizal, bahwa limbah yang diaduk dengan merkuri, dibuang begitu saja di sungai. Ikannya mati, penduduk menderita, ujar Rizal saat berbicara dalam acara Dies Natalis Universitas Jayabaya, Jakarta, Kamis (9/10/2015).
Freeport, kata Rizal, paham bahwa hukum di Indonesia lemah sehingga terus-terusan melakukan pencemaran lingkungan itu. Padahal, di Amerika Serikat negara asalnya, perusahaan yang melakukan pencemaran alam dikenai denda yang sangat besar hingga puluhan miliar dollar AS.
Dari sisi pembayaran royalti, Freeport hanya bayar 1 persen kepada negara. Masyarakat Papua hanya dapat sedikit manfaat, sementara alam di sana rusak.
Penyebab perusahaan asing itu berani berlaku seenaknya lantaran banyak pejabat Indonesia yang mau disogok. “Daripada bersihkan limbah, mending sogok aja pejabatnya. Daripada bayar royalti, mending lobi aja pejabatnya,” sindir dia.
Oleh karena itulah, Rizal kesal dengan para pejabat di sektor energi dan mineral batubara (ESDM) yang mau membuat aturan baru renegosiasi Kontrak Karya perusahaan-perusahaan tambang. Dari yang awalnya renegosiasi kontrak paling cepat 2 tahun sebelum kontrak habis, sekarang di Indonesia menjadi 10 tahun sebelum kontrak habis.
“Pejabat itu enggak tahu teknik negosiasi, semakin kepepet (perusahaan tambang itu), bargaining posisi kita makin baik. Jadi, untuk bermanfaat buat bangsa, mari kita tulis kembali sejarah itu”, ujar Ramli.
c. Indonesia Terjungkir ke Jurang Penjajahan Untuk Ketiga Kalinya?
Sebelum penjajahan Freeport sekarang ini, Indonesia sudah 2x kehilangan kesempatan (lost opportunity ) untuk menegakkan kewibawaan dan jatidirinya sebagai Negara yang benar-benar mandiri dan berdaulat.
Untuk pertama kali jatuhnya Indonesia ke jurang penjajahan timbul, karena Pertamina berhasil menciptakan dirinya sebagai ‘negara-dalam-negara’ yang bebas-sebebas-bebasnya menikmati Boom-Petro$ pada tahun 70-han di kala rakyat Indonesia masih sangat menderita sekali. Berdasarkan politik dwifungsi TNI, Jendral AH Nasution mengangkat Kolonel Ibnu Soetowo, seorang dokter manusia, menjadi Dirut Pertamina. Dengan membanjirnya dollar dari minyak mentah yang diterima Pertamina, Ibnu seenaknya saja menghadiahkan cheque ribuan dollar bagi berbagai Jenderal-Jenderal TNI untuk mempopulerkan namanya di kalangan TNI sendiri. Palembang yang kebetulan kota asal-usul karier Ibnu, kebagian Jembatan Ampera Musi, sedang untuk Presiden Soeharto dibangunnya Bina Graha menjadi Kantor Presiden. Bagi milik dirinya sendiri, Ibnu membangun Hotel Hilton kelas-satu, yang baru-baru ini diubah namanya menjadi Hotel Sultan. Namun, di luar inestasi-investasi tadi, Ibnu berhasil menciptakan ‘negara-dalam-negara’ Pertamina sendiri yang total mandiri sepenuhnya melakukan investasinya dalam 1001 ragam anak perusahaan Pertamina, terlepas total dari investasi nasional. Bukan saja kilang-kilang minyak, tanker fleet dan angkutan darat bagi distribusi BBM; istana-istana SBPU yang luas dan serba mewah yang tersebar di seluruh nusantara, yang tandingannya tidak ada di negara maju sekalipun; Rumah Sakit gratis bagi seluruh staf dan karyawan Pertamina; Hotel Siuhan, Prapat, yang terkenal itu dan bungalow penginapan luks lainnya, ya, masih ada 1001 ragam perusaan lainnya … termasuk satu kompleks “learning Centre” dan Universitas Pertamina, dan yang terpenting pula pemilikan devisanya sungguh luar biasa besarnya dan membuat Pertamina meluaskan investasinya ke luar negeri di kala Indonesia sekarang ini meminta-minta masuknya investasi asing ke Indonesia… Ya, per capita income di Pertamina 2x besarnya per capita income di seluruh Indonesia di luar ‘negara-dalam negara’ Pertamina, yang koruptor terbesar di dunia. Kami sudah sejak lama mengusulkan supaya koruptor terbesar ini dibongkar pasang secara drastis untuk mencegah Indonesia semakin lebih dalam lagi terjerumus dalam jurang penjajahan Indonesia oleh bangsanya sendiri.
Jurang penjajahan kedua ditimbulkan oleh dan dengan terkurasnya kekayaan kayu luar biasa dari Indonesia yang diekspor sebagai kayu gelondongan saja oleh Raja Kayu Bob Hasan. Dan jurang tersebut semakin menganga pula dengan besarnya sumber batu bara Indonesia yang seperti gelondongan kayu, diekspor saja oleh konglomerat AR Bakrie, tanpa mempedulikan penggunaannya bagi keperluan perluasan pembangunan listrik yang pada gilirannya sangat dibutuhkan oleh perluasan industri dalam negeri.
Jurang penjajahan ketiga pasti akan diciptakan oleh Freeport yang akan menguras habis kekayaan tambang tembaga dan emas terbesar di dunia yang berada di Timika Papua … dengan hanya membayar royalti sebanyak 1% saja untuk APBN Indonesia, menurut Rizal Ramli… harga-kacang-goreng saja, kan! Keistimewaan luar biasa dari bagian terbesar dari tambang tersebut yang dilupakan dan tidak diacuhkan sama sekali oleh Presiden Jokowi, adalah karena penambangannya bisa dilakukan mulai dari permukaan tanah tanpa penggalian di bawah tanah seperti yang berlangsung di Negara-negara lainnya. Perongkosannya relatif jauh lebih murah bagi Freeport, kan?!?. Tapi Indonesia merasa cukup bahagia dengan menerima royalti sebanyak 1% saja.
Usul.
Kiranya Presiiden Jokowi jangan terlengah menyinyiakan kesempatan Indonesia untuk tidak terjerumus lagi dalam jurang penjajahan ketiga oleh Freeport.Dalam pertemuannya dengan Obama nanti, supaya Jokowi secara tegas dan terakhir menyatakan sikap rakyat Indonesia, bahwa KK sekarang ini berlaku hanya sampai 2021 saja dan tidak akan diperpanjang lagi. Indonesia sendirilah yang langsung mengolah dan mengelola tambang tembaga dan emas terbesar di dunia tersebut.
Presiden Jokowi,
KAPAN LAGI, Pak Presiden memperlihatkan ketegasan wibawanya dan martabat Rakyat Indonesia?
Masa’ Indonesia yang sudah merdeka 70 tahun masih mau dijajah terus? Rizal Ramli sendiri dengan dibantu oleh sebuah Dewan Direksi lulusan-pertambangan ITB, pasti akan sanggup melanjutkan penambangan yang dilakukan Freeport selama ini. Sekalipun pada taraf permulaan, Rizal bersama Dewan Direksinya hanya sanggup mencapai tingkat 30-40% dari produksi Freeport, itu jauh lebih menguntungkan bagi Indonesia ketimbang ROYALTY 1% yang kita terima dari Freeport.
