Jakarta, Gramediapost.com
Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Sahat Martin Philip Sinurat beserta fungsionaris lainnya diterima oleh tiga komisioner Bawaslu RI yakni Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar. Tujuan kedatangan GMKI adalah untuk mendaftarkan lembaga bentukan GMKI yakni lembaga Pendidikan dan Pemantauan Pemilihan Umum (PanTau Pemilu) untuk menjadi Pemantau Pemilu yang resmi dan terakreditasi.
“Pemilu tahun 2014 lalu, GMKI juga terlibat menjadi Pemantau Pemilu yang terdaftar di KPU. Partisipasi GMKI sesuai dengan tujuan kami untuk mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas,” ujar Sahat di kantor Bawaslu RI, Jakarta, 25 Juni 2018.
Bawaslu RI sangat mengapresiasi langkah GMKI mengambil peran memantau tahapan pemilu. Pemantau pemilu sangat membantu Bawaslu dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu demi terwujudnya asas pemilu yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (luber dan jurdil).
“GMKI adalah organisasi ketiga yang mendaftar secara resmi, dua sebelumnya adalah KIPP dan Perludem. Tentunya ini adalah tugas pemuda untuk mewujudkan pesta demokrasi yang kita cita-citakan. Apalagi organisasi mahasiswa seperti GMKI mempunyai cabang di seluruh provinsi di Indonesia dan sangat berpotensi untuk membantu berjalannya tahapan Pemilu,” kata Mochammad Afifuddin saat menerima Pengurus Pusat GMKI.
Dalam kesempatan yang sama, Fritz Edward Siregar menyampaikan bahwa sebelum dikeluarkan akreditasi secara resmi oleh Bawaslu, GMKI sudah dapat terlibat mengawasi terlaksananya Pilkada 2018 sebagai bentuk pengawasan partisipatif dari organisasi masyarakat.
“Anggota-anggota GMKI dapat mendatangi TPS di tempat tinggal masing-masing. Setelah menggunakan hak pilih, mereka bisa melakukan pengawasan partisipatif. Itulah adalah hak dan tugas kita sebagai warga negara,” ujarnya.
Menyambut hal ini, Koordinator Nasional PanTau Pemilu Yanuserius Zega menyampaikan bahwa GMKI akan menggerakkan potensi anggota GMKI di seluruh Indonesia untuk memantau berjalannya Pilkada 2018.
“Dukungan yang disampaikan Bawaslu ini sesuai dengan rencana GMKI untuk mengawal Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni mendatang di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Kami juga sudah bergerak untuk mengkampanyekan pemilih cerdas harus menolak politik uang dan politik SARA,” kata Yanser.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Ketua Bidang Media dan Komunikasi PP GMKI Jumadi Sinaga, Direktur Humas dan Antar Lembaga PanTau Pemilu Sumartono, dan Sekfung Hubungan Internasional Ruben Franky Oratmangun.
