Konsolidasi untuk Bela Negara dan Revitalisasi Organisasi: Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Mengadakan Rapat Program Kerja yang ke-2 (2018-2021)

0
336
Kika: Letjen (Purn) Kiki Syahnakri dan Datep P. Saputra, M.M.
Kika: Letjen (Purn) Kiki Syahnakri dan Datep P. Saputra, M.M.

 

 

 

Jakarta, Gramediapost.com.

 

 

Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia mengadakan Rapat Kordinasi yang bertempat di Aula Kantor  Pusat PP PPAD Jl. Matraman Raya No 114 , Jakarta Timur. Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam rakor sebagai berikut (15/4).

 

1. Program Strategis Jangka Pendek Setiap Bidang Untuk Tahun 2018.

 

2. Pembekalan Bela Negara Oleh Bpk. Letjen TNI (Pum) Kiki Syahnakri, Ketua Umum PPAD.

 

3. Penanda Tanganan MOU antara DPP [ARM] DKI dengan PPAD.

 

4. Penetapan Duaja DPP [ARM] DKI Jakarta.

 

5. Penetapan Loreng DPP [ARM] DKI Jakarta.

 

“Ketahanan negara sangat penting, untuk Itu kita tetap harus waspada menghadapi tantangan dan ancaman dari luar negeri maupun dari dalam. Dan ancaman perpecahan antara sesama bangsa.

 

 

Kita juga harus kita waspadai, mengingat saat ini banyak sekali provokator diantara kita. Itu semua di karenakan rasa kebangsaan dan bernegara kita sangat minim. Untuk Itu pembentukan karakter akan cinta tanah air harus dipupuk.” demikian disampaikan Ketua DPP IARMI, Dr. Datep P. Saputra, MM, dalam kata sambutannya pada acara rapat koordinasi provinsi pengurus DPP, DPK, dan Komsat Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) yang bertema Memantapkan Jiwa Korsa IARMI DKI Sesuai Doktrin WCDS Menjadi Organisasi Bela Negara yang Tangguh, Berkarakter dan Profesional, Minggu (15/4/2018) di kantor PPAD, Jakarta.

 

Sementara itu, dalam ceramah ilmiahnya tentang Bela Negara, Ketua Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri menegaskan bahwa sumber ancaman dari luar terhadap bangsa Indonesia adalah ideologi trans nasional seperti Liberalisme, Komunisme-Marxisme, Khilafahisme, hegemoni global dan kemajuan Iptek. Sementara itu, ancaman dari dalam bisa dilihat dari adanya indikasi perebutan kursi kekuasaan, konflik internal dan lainnya yang ditimbulkan dari perilaku bangsa Indonesia itu sendiri yang dapat menjadi ancaman keutuhan NKRI.

 

“Ancaman tersebut bisa menimbulkan perang generasi keempat yang biasanya memiliki konsep merusak dari dalam sehingga berpotensi memberikan efek terjadinya perubahan amandemen kita. Kalau kita ingin membela hak kita, maka kita harus tahu apa saja yang mengancam kita,” tegas Kiki.

 

Kiki yang diangkat sebagai Ketua Dewan Pelindung IARMI ini menambahkan, realitas perpolitikan di Indonesia menunjukkan bahwa kedewasaan dalam berpolitik belum cukup matang. Selain itu warna lain perpolitikan mulai menggunakan politik identitas dengan mengusung isu-isu menyangkut sara. Menurutnya, Politik identitas mudah berkembang di Indonesia disebabkan karena berpolitik tanpa ideologi Pancasila, sistem otonomi, parpol dan elit mengidentifikasikan dirinya berdasarkan sara, dan perkembangan politik hanya untuk perebutan kekuasaan bukan kepentingan rakyat.

 

“Yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kondisi ini adalah tidak melakukan politik praktis tetapi politik negara, kemudian menjadi agen perubahan dengan cara membangun kesadaran lingkungan agar terciptanya penguatan rasa kebangsaan. Untuk memperoleh penguatan rasa kebangsaan, perlu dilakukan revitalisasi Sisdik, disiplin nasional, dan Pembangunan karakter dengan membumikan kembali Pancasila dan UUD 1945,” ujar Kiki.

 

Tegas Ketua DPP IARMI, Dr. Datep P. Saputra, MM, menyikapi kondisi saat ini, IARMI memiliki sasaran diantaranya bertekad mensinergikan potensi alumni sehingga memiliki value dan barganing positioning ditengah masyarakat dan almamater. Selain itu, untuk jangka panjang, IARMI juga merekomendasikan diterbitkannya Undang-Undang Bela negara dan Perpres tentang pembinaan dan pemberdayaan resimen mahasiswa dan alumni.

 

“IARMI siap memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, melestarikan nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 serta menjaga keutuhan NKRI,” pungkasnya.