Pagi ini ribuan orang dari wilayah Jabodetabek berkumpul di Car Free Day Jakarta. Di tangan mereka tampak memegang sertifikat tanah dari program sertifikasi nasional yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
Pembagian sertifikat tanah di Car Free Day hari ini merupakan rangkaian dari kebijakan pemerintah Jokowi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia
Di Bali Presiden secara langsung telah membagikan 5.903 sertifikat, di Kaltara dan Kaltim 1.535 sertifikat, di Riau 6.000 sertifikat, Jawa Tengah 2.500 sertifikat, di Jember 2.850 sertifikat, di Tasikmalaya 2.533 sertifikat. Target Jokowi hingga akhir 2017 sudah selesai 5 juta sertifikat untuk tanah Rakyat dan 2018 minimal 2 juta sertifikat lagi.
Mensertifikasi tanah Rakyat adalah kebijakan yang bukan saja menunjukan keberpihakan pada Rakyat melainkan juga menjadi kebijakan yang sangat cerdas dan mampu menjawab berbagai permasalahan mendasar Rakyat.
Pertama, Mensertifikatkan tanah Rakyat adalah bagian dari upaya mencegah konflik agraria.
Kedua, sertifikasi tanah memberikan Rakyat posisi hukum yang sangat kuat sehingga tidak mudah dipermainkan oleh mafia mafia hukum ketika suatu ketika ada tuntutan hukum atas tanah Rakyat.
Ketiga, Memberikan sertifikat pada tanah milik Rakyat adalah upaya pencegahan kongkrit dalam melawan mafia tanah yang umumnya di backingi oleh pemilik modal besar. Di tahun tahun berikut nya kita berharap kesewenang wenangan pengusaha hitam yang suka merampas tanah Rakyat tak lagi terjadi.
Ke empat, Dengan tanah yg bersertifikat maka harga tanah Rakyat meningkat 3 hingga 6 kali lipat dari pada saat tanah itu tidak ada sertifikat. Artinya asset yang dimiliki Rakyat bukan saja kuat secara hukum tapi secara bersamaan juga meningkat drastis.
Ke lima, Tanah yg bersertifikat jika di butuhkan bisa dianggunkan di Bank menjadi pinjaman modal untuk Rakyat dalam mengembangkan usaha tanpa melalui renternir berbunga tinggi yang selama ini membuat usaha Rakyat tidak mampu berkembang.
Apa yang dilakukan oleh Jokowi memang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang Presiden.
Dari pilihan ini jelas beda pemahaman terhadap kewajiban pemimpin versi PKS dan versi Jokowi. Versi PKS atau Tifattul Sembiring ukuran sukses seorang pemimpin mungkin di ukur dari pertambahan berat badannya, sementara Pemimpin menurut versi Jokowi bukanlah pertambahan berat badan si pemimpin tapi bagaimana si Pemimpin mampu membuat Rakyat yang di pimpin nya menjadi sehat, kuat dan “gemuk” melalui berbagai program infrastruktur mulai dari ribuan kilometer jalan, puluhan bandara dan pelabuhan, jalan tol dan sebagainya serta beragam paket kebijakan ekonomi, pengelolaan BBM satu harga, pendidikan dan sebagainya termasuk program sertifikasi Tanah Rakyat.
Hormat Saya
*Adian Napitupulu, SH.*
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.
No hp : 081381358654
