Tidak Mungkinlah Presiden Jokowi Memberi Jawaban Benar Atas Pertanyaan Yang Salah

0
18

 

 

Oleh: HMT. Oppusunggu

 

Pengaduan Soedirman Said tentang “pencatutatan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima masing-masing 11% dan 9% saham Freeport, dirangkumkan dan disulap Junimart Girsang menjadi pelanggaran ethika tentang “Papa Minta Saham” dan menjadi dasar pengaduan Junimart mengadili atasannya: Soedirman Said, Ketua DPR yang dituduh JUNIMART mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla untuk menerima saham Freeport tersebut di muka tadi.  Seluruh skenario pengaduan dan penghakiman tadi dengan sangat licin dan licik disutradarai dan diciptakan Maaroef Syamsoeddin melalui rekaman oleh Maaroef sendiri mengenai “obrolan warong kopi antara kita sama kita “ di antara Setya Novanto dengan Maaroef dan Riza. Timbul tiba-tiba kerichan dan permusuhan tak karuan antara Setya Novanto yang sebelumnya sangat rukun dan damai, hingga kemudian Setya diadukan ke MKD-nya Junimart Girang, yang pada gilirannya mengadili Setya sebagai pelanggar etika berat yang disebut Junimart sebagai “Papa Minta Saham tersebut tadi.

 

Timbul pertanyaan: Siapa yang dimaksud dengan “Papa”? Apa arti dan maksudnya ‘Minta Saham dan Saham Perusahaan Mana? Semua menjadi pertanyaan yang salah fatal. Itulah sebabnya: TIDAK MUNGKINLAH ada orang waras yang memberi jawaban yang benar atas sebuah pertanyaan yang keliru dan salah.

 

Bahkan, kenyataannya : Negara kita, lebih-lebih pimpinannya sekarang ini sudah tidak waras lagi, karena memberi jawaban yang keliru banget dan membingungkan atas pertanyaan: Apakah benar dan tidak salah Setya Novanto melakukan pencatutan nama PresidenJokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk memperoleh saham  Freeport, masing-masing 11% dan 9 %?”. Ternyata pula,  bahwa Presiden Jokowi sendiri justru memberi reaksi jawaban keliru naik pitam tak karuan mendengar laporan Junimart, yang bersaksi secara syah dan meyakinkan bahwa Setya Novanto melakukan pelanggraran-etika fatal seturut Peraturan DPR No.1, tahun ini:2O15, yang dirumuskan baru-baru ini, setelah terjadi masalah perpanjagan Kontrak Karya Freeport,yang diinginkan supaya dirundingkan tahun ini juga sebelum 2019 menurut jadwal yang berlaku.

 

Istri-mewa hebatnya kan , pimpinan Indonesia bisa dipersundal Freeport, i.c. Maaroef Syamsoeddin, yang dijadikan Presdir bangsa kita dari Freeport!

 

Semula, pengaduan Soedirman ke Junimart didasarkan pada rekaman berdurasi 20 menit saja, tapi rekaman yang diminta dan diperoleh Junimart dari Soedirman atau Maaroef –telah disulap oleh Maaroef menjadi berdurasi 2 jam lamanya, sedang sementara itu, rekaman aslinya kemudian diserahkan pula oleh Maaroef kepada Prasetyo, Jaksa Agung, yang disulap pula menjadi kawan konspirasi-persekongkolan Maaroef, sedang  Setya Novanto sendiri mengadukan perkaranya-dengan-Junimart tadi kepada Kapolri, sambil mengadukan, bahwa tuduhan MKD-nya Junimart sungguh palsu adanya…

Semuanya terjadi tanpa ada prasangka apa-apa atas Maaroef Sjamsoeedin, yang sejak Januari 2015 ini sudah memulai sutadaranya  ketidak warisan berantam antara pimpinan Negara kita pada waktu sekarang ini… hampir semuanya memberi jawaban dengan reaksai keliru, kan… Karena  kasus “Papa Minta Saham” hanya akal-akalan biadab belaka dari Junimart, yang menganggap dirinya ahli luar biasa mengenai soal pelanggaran etika.

 

Yang lucunya, tapi paling sukar dan tidak mungkin dimengerti, tatkala Pres Jokowi marah betul naik pitam bagaikan serigala kuning-biru dari Siberia… tatkala -katanya, Presiden dilaporin bahwa rekaman Maaroef (yang sama sekali tidak pernah dibaca Presiden sendiri), menyebutkan bahwa Jokowi ditipu-muslihati oleh  pencatut-Senen –Setya Novanto- yang telah bertindak mencatut nama lembaga ke-Presiden-an memperoleh saham Freeport, yang pada gilirannya dianggap Jokowi sebagai pelanggaran paling berat mencemarkan nama baik Presiden dan lebih-lebih lagi mempermainkan lembaga Negara; Jusuf Kalla selanjutnya menimpali, bahwa Jokowi selama ini dengan sangat gagah perkasa bagaikan macan tutul terus-menerus melakukan blusukan ke luar negeri demi kesejahteraan bangsa dan negara yang dewasa ini menghadapi kemelut ekonomi dan membubungnya tak karuan kurs Rupiah ( sekalipun dilakukan oleh ketololan Gubernur Bank Indonesia sekarang ini) … Rakyat kita harus mengerti dooong, bahwa Presiden, kan, sudah berhasil mendatangkan investasi asing –bullet-train yang jauh lebih canggih cepat larinya ketimbang kereta api kolot biasa di Singapura atau Malaysia… kereta api di Papua dan trans-Sulawesi akan mulai dibangun pada 2016 … kok, masih ada orang yang tidak waras yang mau mengganggu investasi raksasa asing = Freeport, yang sudah sangat berjasa pada Papua dan negara! Apa sikap itu tidak mengganggu datangnya investasi asing baru yang sudah diperjuangkan mati-matian dengan blusuikan Presiden Jokowi akan segera masuk ke Indonesia; kita masih mengharapkan investasi baru tersebut mau datang ke tanah air kita!!!, sambung Jusuf Kalla lagi.  Maunya Jokowi, kata JK, supaya kita janganlah tidak menghargai Freeport yang sudah berjasa menyerahkan 1% royalty, yang otomatis telah lebih dari cukup untuk menanggulangi defisit APBN!!! Kontrak Kerja Freeport pasti diperpanjang Jokowi, paling sedikit hingga 2041… Tau, nggak?, sambung JK lagi, sambil ketawa-marah.

 

Memang, kekacauan dan berhantamnya pimpinan kita oleh trick-trick tipu muslihat Maaroef, sama sekali tidak ketara disadari oleh bangsa kita. Ratusan ribu demonstran rakyat bisa dikerahkan Mafia Freeport menuntut supaya Setya Novanto –sebelum DPR resesi Minggu depan- segera dicopot dan dipecat, sedang mayoritas anggota DPR dituntut wajib menerima pencopotan resmi dari Setya yang dilakukan oleh SUPERBODY MKD –CIRI KHAS KEBANGGAAN ISTIMEWA SATU-SATUNYA seantero DPR-DPR DI SELURUH DUNIA.

Istimewa luar binasa, kan, sekalipun MKD terdiri dari anggota-angota DPR, seperti Junimart Girsang, yang diangkat menjadi Wakil Ketua MKD,  tapi ianya berhak sepenuh-penuhnya mengadili Ketua DPR, atasan Junimart. Kelak Junimart pribadi sebagai anggota DPR bisa diadili Junimart sendiri apabila Junimart dituduh melanggar etika karena dituduh tidak pernah memberi tip pada pelayan sewaktu makan di Kantin DPR, misalnya.

BAYANGKAN: Ini semua dan pengkhiatan etika oleh Setya Novbanto SUDAH diatur dalam Peraturan DPR No. 1, 2015, yang dirumuskan DPR SENDIRI dan diberlakukan cepat-cepat pada tahun  ini juga supaya Soedirman Said bisa diatur dan dicatut oleh Maaroef Sjamsoeddin dan bisa diajak untuk merundingkan perpanjangan Kontrak Karya Penjajahan Freeport Timika, yang sedianya boleh dilakan baru pada 2019 nanti… Inilah keistimewaan trick tipu muslihat dari bangsa kita sendiri –Maaroef- yang diangkat menjadi Presiden Direktur Freeport.

 

Mengenai pengaduan Soedirman Said, yang oleh Junimart dicapnya menjadi “Papa Minta Saham” dan dinyatakan dan diadili MKD sebagai pelanggaran etika, justru diamini oleh mayoritas ahli-ahli hukum dan etika bangsa kita sendiri yang justru gigih menuntut pencopotan Setya, sambil  memberi kesaksian  penjelasan mereka  yang disajikan secara jitu dan professional.

 

Minggu ysang lalu dalam tayangan TV-One, Prof. Karni Ilyas, Ketua Indonesia Lawyers Club, ILC,  mengumpulkan selusin professor yang mengajarkan  atau yang memprofesikan penegakan hukum dan etika untuk berdiskusi tentang pelanggaran etika yang dilakukan oleh Setya Novanto. Mereka selama 3 jam mengemukan aneka ragam teori etika dan hukum dan hubungannya satu sama lain. Namun, tidak ada satupun di antara mereka yang menyinggung sedikitpun tentang hubungan penjelasan mereka dengan soal pelanggaran etika oleh Setia Novanto dalam kasus “Papa Minta Saham”, apalagi tentang issue pengadilan MKD tentang pelanggaran etika yang dituduhkan Junimart dilakukan oleh Setya Novanto.

 

Dalam hubungan ini saya teringat pernyataan teman mendiang DR Hartojo Wignjowijoto:” Di Indonesia ini banyak Ekonom Es-1, Es-2 dan S-3, tapi semua mereka Es-Teler melulu, ya kesarjanaan meleleh” … dagelan melulu. (Pseudo-Economists). Artinya, para sarjana dan professor ILC tadi yang tau arti teori hukum dan etika, yang dikumpulkan Prof Karni Ilyas tadi, hanyalah Es-Teler belaka… Es-Teler Pasar Rumput yang terkenal dan disukai di daerah Menteng Pulo.  Di antaranya Saldi Idris, Guru Besar Hukum Tata Negara, Fak. Hukum, Universitas Andalas, Padang, menulis kemudian sebuah artikel Es-Teler bla-bla  yang sangat panjang lebar dalam Kompas edisi 12-12-2015 dengan judul: Merusak Kehormatan DPR. A.l., dikatakan Prof.Saldi ini: Secara kasat mata, kasus “Papa Minta Saham” sangat mudah dilihat dari larangan konflik kepentingan sebagai salah satu bentuk pelanggaran kode ethik. Dalam hal ini Peraturan DPR No. 1/2015 menyatakan, bahwa anggota DPR dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan golongan. Dalam kasus Novanto yang disandang di dalam pertemuan dengan pihak Freeport bukan hanya status sebagai anggota DPR, melainkan juga jabatan tertinggi di Senayan, yaitu sebagai Ketua DPR. Melihat perkembangan yang terjadi, sulit berharap MKD mampu menyelesaikan kasus Novanto secara baik  dan benar … hasil akhir sangat mungkin berujung pada kesimpulan bahwa tidak terjadi pelanggaran kode ethik yang serius. Apabila demikian, MKD dan DPR  berubah menjadi sebuah proses dan tempat yang melindungi Novanto … Demi menyelamatkan DPR,  pembentukan panel menjadi semacam keniscayaan… (Sudah Prof. Saldi dengan kasat mata menyaksikan sebuah kapal terbang Lion Air jatuh terbakar, namun ia tidak segera membantu korban-korban, tapi dia meminta pembentukan sebuah panel terlebih dahulu untuk membahas dan mencari tau di mana asal mula dari terjadinya api kebakaran dari Lion Air tadi).

 

Prof. Saldi ini membuktikan dirinya menjadi contoh par excellence sebagai Es-Teler Pasar Rumput.

 

Menko Luhut Panjaitan (Suara Pembaruan 12-13 Des. 2015) memberikan pernyataan menclak-menclek abu-abu (es-teler) tanpa kita mengerti apa juntrungannya, mengapa kasus Freeport mengganggu keluarganya, tanpa Luhut menjelaskan pendiriannya memihak atau menyalahkan Setya Novanto.Dia mengingatkan, kasus populer Skandal “Papa Minta Saham ini membuat bangsa Indonesia terkotak-kotak, tanpa dia menjelaskan di kotak mana Luhut memasukkan dirinya.Saya terganggu –katanya- karena mengganggu keluarga saya … Luhut mengaku membuat memo kepada Presiden pada 17 Juni 2015 dan 2 Oktober 2015, bahwa dia tidak setuju perpanjangan diberikan sekarang. Tapi, Luhut sama sekali tidak menyatakanakan dianya setuju atau tidak  apakah Setya Novanto melakukan pelanggaran etika berat.  Karena saya –katanya dengan gagah perkasa- ingin mengabdi kepada Negara ini, dan ingin loyal kepada pimpinan saya… Nyatanya: Luhut hanya bercerita panjang lebar memuja-memuji diri pribadinya saja yang-katanya berapi-api- sangat loyal pada Presiden Pokowi. Ia dalam sidang MKD ,14-12-2015 yl sama sekali tidak menanyakan atau menyanggah, tidak satupun dari namanya yang  66 kali disebut dalam rekaman Maaroef Sjamsoeddin. SedangJunimart sendiri dan anggota MKD lainnya juga tidak satupun dari ahli utama tentang pelanggaran etika trrsebut menyinggung satu pun dari 66x nama Luhut tersebut yang berkaitan dengan kasus “Papa Minta Saham”. Sangat aneh bin durhaka, mengapa salah satu dari ”Yang Mulia Anggota MKD” justru minta pertolongan Luhut supaya menghadirkan Riza di persidangan MKD nanti, yang dijawab Luhut: ‘Saya akan usahakan”.

 

Secara syah dan meyakinkan dapat disimpulkan, bahwa semua sidang-sidang pengadilan MKD mengenai pelanggaran etika berat dari Setya Novanto hanya “kangaroo-court” dan pengadilan boneka dan dagelan melulu.

 

Lain halnya dengan:

 

(i) Penyair Prasojo –pada tayangan TV-yang menyindir Junimart a.l.dengan bertanya: Apa jadinya, jika saya meludah di hadapan YANG MULIA WAKIL KETUA  MKD?

 

(ii) Kwik Kian Gie dalam wawancaranya satu jam dengan TVOne secara sinis pula menyatakan bahwa kalau setelah 70 tahun merdeka, masih saja ada pimpinan kita yang menyatakan dirinya tidak mampu mengeksploitasi sendiri sumber daya mineralnya dan terus saja memuji-muji korporatokrasi asing, mengapa tidak minta menjadi warga Negara dari negara bagian dari AS sekalian ? Elit kita memang sudah banyak yang menjadi Inlander lagi. Saya memang yakin KK Freeport pasti diperpanjang, tetapi TIDAK karena Freeport hebat, melainkan pemimpin kita yang Inlander.

Buku saya yang mengupas masalah ini akan segera terbit.

 

(iii) Laksamana Madya (Purn.) Freddy Numberi, yang bukan Inlander tapi warga Negara Indonesia sejati, mantan Gubernur Papua, menulis (Suara Pembaruan, 12/13-12-2015): ‘CUKUP SUDAH FREEPORT): A.l.:

 

Indonesia semestinya sejak awal sudah mahfum, bahwa kehadiran Freeport Indonesia (FI) di bumi pertiwi ini hanya mendatangkan perpecahan, percaloan, hingga mencatut nama Presiden Jokowi serta pertentangan kepentingan yang memperpuruk moral bangsa, seperti yang dipertunjukkan petinggi DPR, MKD dan para pemangku kepentingan yang berharap rente dengan menjual harga diri bangsa. Maka, pemerintahan Jokowi, adalah seharusnya mengambil sikap mengakhiri mudarat FI, dengan menasionalisasi pengelolaan kekayaan alam dari bumi Cenderawasih ke pelukan NKRI.

 

Naiknya Soeharto ke tampuk pimpinan, membuat FI bernafas lega, ketika UU No.1, 1967 tentang PMA yang draftnya dirancang dan didikte oleh Rockeller Foundation disyahkan Soeharto dan menjadikan lahirnya Freeport Sulphur Company. Kemudian perusahaan ini berubah menjadi Freeport Indonesia sekarang ini, setelah tanpa diduga-duga ditemukan lubang emas terbesar di dunia bersamaan dengan adanya persediaan tembaga yang luas juga.FII justru menjadi perusahaan raksasa yang  sangat merugikan Indonesia. Masyarakat Papua mengharapkan Presiden Jokowi menempatkan amanat UUD 45 di atas segala-galanya dan harus tegas saat bernegosiasi dengan FI sebelum kontraknya berakhir 2021. Masyarakat PAPUA sebagai pemilik hak ulayat banyak menderita, karena harus keluar dari wilayah konsesi …  Pemerintah harus tegas membela kepentingan rakyat, agar jangan mau didikte FI … Banyak masalah sosiasl yang timbul.

Menurut Denise Leith (2003), pelanggaran tersebut terdiri dari (i) pelanggaran HAM atas hak ulayat yang ingin mencari makan di tanah mereka tersebut; (ii) pemusnahan kultur Papua karena keberadaan FI. Masyarakat Papua terfragmentasi oleh alkohol dan pelacuran; (iii) eksplorasi sumber daya mineral berlangsung secara illegal; (iv) kerusakan lingkungan fisik yang parah di daratan dan lingkungan laut akibat pembuangan limbah tambang pada tiga sungai yang mengalir ke Arafura… Sejak FI  menggali Gunung Ertsberg dan Grassberg, terbentuk kawah raksasa yang berdiameter 4000 meter dengan kedalaman 1000 meter…

 

Saatnya Presiden Jokowi membuat sejarah baru di negeri Papua ini, sebagaimana dulu Soekarno dan Hatta membuatnya tanpa mengkhianati nurani rakyat. (Maksud Numberi,  supaya para pemimpin kita jangan dibeli dan disodori 10-50 kg bongkahan emas Timika FI, seperti berlangsung sejak zamannya Ginanjar Sasmita).

 

PRESIDEN Jokowi,

 

Jelas kiranya, bahwa Freeport bebas melanglangbuana di Indonesia mendalangi pertikaian dan permusuhan parah antara pemimpin-pemimpin kita, yang ternyata masih berjiwa inlader belaka dan mau dijajah dan di-Divide Et Impera oleh Maaroef Sjamsoeddin –bangsa kita sendiri- yang menjadi kakitangan NEFIS dari Freeport, dan Indonesia terjebak dalam jurang sogok yang semakin parah dan membudaya di tengah-tengah pimpinan Indonbesia sejak 1967 zamannya Ginanjar Sasmita, yang dibagi-bagikan kiloan mas-Timika kian kemari dan tanpa hati nurani diterima saja, lebih-lebih dalam keadaaan ekonomi yang morat marit sekarang ini.Ya, Presidenku: Ekonomi kita jatuh dalam jurang kehancuran.

 

Apakah Presiden tidak merasakan dampak parah dari melonjaknya kurs Rupiah –setinggi Rp 14000 per Dolar sekarang ini. Padahal pada tahun 50-an –sewaktu saya bekerja di Bangkok- kurs Rupiah kita masih lebih rendah dan lebih kuat dari kurs Bhat 20 per Dollar? Kurs Rupiah pada waktu itu sekitar RP 18 per Dollar. Kok, Presiden Jokowi tinggal terombang-ambing oleh Superbody MKD, seolah-olah tidak memperlihatkan kepemimpinannya. Bubarkan MKD, lemaga Inlander-Pengkhianat itu dan … Freeport dibuang ke tong sampah saja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here